Pelaksanaan program reforma agraria, bila dilakukan dengan sungguh-sungguh dinilai bakal dapat menjadi solusi bagi ketimpangan perekonomian yang kerap dialami kaum petani di berbagai daerah.
“Reforma agraria dan perhutanan sosial diharapkan bisa menjawab persoalan ketimpangan ekonomi petani Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan dalam rilis di Jakarta, Jumat.
Untuk itu, ujar dia, pemerintah perlu benar-benar fokus dalam rangka mewujudkan pemerataan tanah melalui reforma agraria atau menata ulang sumber-sumber agraria tersebut.
Politisi PKB itu menuturkan, ada dua hal yang harus diperhatikan pemerintah yaitu tanah objek reforma agraria dan perhutanan sosial. Pihaknya menginginkan agar petani memiliki lahan minimal dua hektare sehingga dapat produktif dan bermanfaat dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Tanah Air.
Karena itu, Daniel menegaskan agar penerimaan tanah dapat berjalan dengan tepat kepada rakyat tanpa adanya campur tangan pihak terkait.Kemudian, perlu ada regulasi yang mengikat seperti untuk memanfaatkan lahan menganggur yang cukup besar, sekitar 23 juta hektare.
Dia juga mengutarakan harapannya agar masyarakat desa bisa memanfaatkan lahan di daerahnya secara maksimal agar dapat menjadi produktif sekaligus meningkatkan tingkat kesejahteraan petani yang ada di desa tersebut. Presiden Joko Widodo dilaporkan akan memimpin langsung pendistribusian lahan pertanian untuk para petani pada program reforma agraria yang dilaksanakan mulai April mendatang.
“Badan Pertanahan Nasional sedang memproses perizinan lahan seluas 400.000 hektare dan 800.000 hektare untuk lahan pertanian, yang pelaksanaannya akan dipimpin langsung oleh Presiden,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Noor Marzuki pada diskusi “Kembali ke Khittah Reforma Agraria” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (30/3).
Menurut Noor Marzuki, pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 9,1 juta untuk program redistribusi aset dan reforma agraria untuk rakyat secara tepat sasaran. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar program reforma agraria dan perhutanan sosial dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan 40 persen rakyat yang masuk dalam lapisan ekonomi terbawah.
