Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya meminta dukungan Komisi IV DPR RI terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengingat kondisi kerusakan lingkungan saat ini.
“Saya tidak henti-henti untuk meminta pertolongan, dukungan politik dari Komisi IV karena menurut saya harusnya DAK sudah hitungan triliun dengan kondisi kerusakan lingkungan yang seperti ini,” kata Siti Nurbaya dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta pada Senin.
Dukungan diminta oleh Siti karena menurut dia masalah-masalah lingkungan terutama eksternalitasnya berada di kabupaten dan instrumen yang paling tepat untuk mengatasinya dengan DAK.
Dukungan dari Komisi IV diharapkan karena pengajuan DAK tidak bisa dilakukan oleh KLHK tapi harus diusulkan oleh kabupaten yang bersangkutan.
Ia meminta bantuan Anggota DPR RI untuk membantu mendorong pemerintah daerah mengajukan DAK, yang dalam pagu anggaran KLHK tahun 2021 diajukan Rp350 miliar untuk bidang lingkungan hidup dan Rp350 miliar untuk kehutanan.
Di lingkungan hidup bidangnya meliputi pengelolaan sampah dan sarana pendukungnya serta sistem peringatan dini untuk penanganan polusi dan pencemaran.
Sementara di bidang kehutanan mencakup rehabilitasi hutan dan lahan, pekerjaan sipil teknis dan konstruksi bangunan untuk pengendalian banjir dan erosi, serta saran prasarana ekonomi produktif terkait kelompok tani hutan.
Karena itu Siti menyatakan perlu pemerintah daerah didorong terkait DAK untuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Anggota Komisi IV bisa membantu mendorong dalam sisi volume, besaran dan ruang prioritasnya.
“Saya juga akan coba memikirkan cara bagaimana di jalur eksekutif kami dengan Bappeda. Kelihatannya mungkin saya harus attach ke Bappeda juga nanti bisa bersama-sama dengan ibu dan bapak anggota dewan yang kami hormati,” kata Siti.
