Perusahaan sawit inisial PT K, yang berkantor di Jakarta, didenda Rp 36 miliar. Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memutuskan PT K terbukti membakar hutan seluas 129 hektare di Tanjung Jabung, Jambi.
Hal itu terungkap dalam putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang dilansir website Mahkamah Agung (MA), Rabu (16/9/2020). Kasus bermula saat terjadi kebakaran hutan hebat di Jambi pada 2015. Telisik punya telisik, salah satunya terjadi di lahan perusahaan sawit milik PT K.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kemudian menyidik kasus itu dan memproses ke meja hijau. Pada 5 Desember 2019, PN Jaksel mengabulkan gugatan KLHK. PN Jaksel menghukum perusahaan K untuk membayar ganti rugi kepada negara sebesar Rp 15,7 miliar dan pemulihan lingkungan sebesar Rp 9,7 miliar.
Atas hal itu, PT K tidak terima dan mengajukan banding. Namun, bukannya diringankan, hukuman malah diperberat.
“Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tanggung jawab mutlak (strict liability) atas kerusakan lingkungan hidup akibat terbakarnya lahan gambut seluas 129,18 hektare,” ucap majelis yang diketuai Daniel Dalle Pairunan dengan anggota Singgih Budi Prakoso dan I Nyoman Adi Juliasa.
Berikut daftar hukuman kepada PT T:
Ganti rugi materiil sebesar Rp 15,7 miliar.
Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yang meliputi biaya verifikasi, analisis laboratorium dan biaya perhitungan kerugian lingkungan hidup sebesar Rp 83 juta.
Biaya penggantian pemulihan lingkungan hidup atas lahan seluas 129,18 ha sebesar Rp 9,7 miliar.
Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas 129 hektare yang berada di dalam wilayah izin usaha untuk usaha budi daya perkebunan kelapa sawit Tergugat.
Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 6 persen per tahun dari total nilai kerugian tersebut.
Menghukum Tergugat untuk mencabut setiap pohon kelapa sawit yang ditanamnya dan membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp 700 ribu per batang pohon kelapa sawit yang ditanam dengan melanggar putusan dalam petitum angka 5.
Sebagai catatan, 1 hektare lahan bisa ditanami 136 pohon, sehingga 129 hektare bisa ditanami total 17.544 pohon dan total Jumlah denda Rp 12,3 miliar. Dengan jumlah di atas, denda yang harus ditanggung PT K berjumlah Rp 36 miliar.
