Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yakin persoalan lingkungan hidup dan agraria tidak menjadi agenda prioritas dalam pemerintahan Joko Widodo periode kedua mendatang.
“Kita nyaris tidak pernah mendengar pertemuan parpol dengan presiden membahas bagaimana mempercepat reforma agraria. Isinya cuma akan menjadi pendukung atau oposisi,” kata Koordinator Bidang Politik Eksekutif WALHI Khalisah Khalid Khalisah kepada wartawan di kantor WALHI, Jakarta, Rabu (16/10).
WALHI dan sejumlah penggiat lingkungan hidup memberikan rapor merah pada Nawacita Jokowi periode pertama karena mengabaikan perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat.
Setidaknya, koalisi ini memberikan lima catatan penting pemerintah Jokowi terhadap isu lingkungan hidup. Pertama, rendahnya komitmen pemerintah dan DPR dalam melaksanakan mandat TAP MPR IX/2001 yang mengatur tentang pembaruan Agraria dan Sumber Daya Alam (SDA).
“Mandat itu adalah bagaimana pemerintah memastikan penyelesaian konflik dan juga kemudian melihat UU sektoral yang bertabrakan dan bertentangan dengan agenda pembenahan agraria dan pengelolaan SDA,” imbuh Khalisah.
Kedua, pihaknya juga menyoroti proses pembentukan perundangan-undangan yang tidak partisipatif dan berpihak pada keadilan ekologis dan sosial. Ketiga, tertutupnya informasi publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan SDA.
Keempat, masih banyak penyelesaian konflik agraria yang tidak berjalan. Adapun catatan kelima, lambatnya pelaksanaan reforma agraria dan perlindungan lingkungan hidup.
Kinerja pemerintah dan DPR dalam menghasilkan produk legislatif yang pro terhadap rakyat juga dipertanyakan. Menurut Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Beni Wijaya, agenda itu semakin sulit dipercaya jika melihat struktur anggota parlemen yang hampir setengahnya berkaitan dengan korporasi.
“Logikanya, agenda-agenda kerakyatan sangat bertentangan dengan kepentingan para pebisnis,” kata Beni.
Ia menambahkan, sulit melihat pembahasan sebuah undang-undang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak di parlemen yang pro terhadap kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, dirinya mendorong agar Jokowi dapat lebih aktif melakukan pembahasan substantif dalam kunjungan-kunjungan politiknya.
