Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DIY masih enggan berkomentar terkait penerapan teknologi pengolahan sampah yang akan diterapkan di TPST Piyungan.
Namun, jika sampah diolah menjadi tenaga listrik mereka menolak.
“Kami masih akan melihat teknologi apa yang akan diterapkan di sana. Kalau PLTSa kami menolak, ” ujar Direktur Eksekutif Walhi DIY, Halik Sandera, Selasa (16/4/2019).
Pihaknya pun masih akan mencermati teknologi yang akan diterapkan.
Agar jangan sampai teknologi yang akan diterapkan merusak dan bertentangan dengan lingkungan.
Langkah taktis yang bisa dilakukan untuk pengangkutan sampah di TPST Piyungan adalah angkutan yang standar.
Diantaranya truk yang tertutup dan bukan hanya ditutup terpal.
Desakan lain untuk pemerintah pusat adalah menyelesaikan mandat UU pengelolaan sampah.
Khususnya kebijakan yang mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap kemasan dari produk yang dihasilkan.
Dia menjelaskan, dampak lainnya akibat open dumping adalah semakin banyak titik tumpukan sampah yang tidak terangkut atau bahkan potensi munculnya TPA illegal.
Selain itu juga sungai menjadi tempat pembuangan sampah.
Untuk jalan tembus, kata Halik bukan menjadi sesuatu yang mendesak.
Namun, langkah untuk standarisasi angkutan sampah dan juga metode pengolahan sampah yang harus segera diperbaiki oleh pemerintah.
