Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Walhi mencatat sekitar satu juta lahan perkebunan sawit di Jambi tidak memiliki kejelasan soal izin. Ini disampikan Direktur Eksekutif Walhi Jambi, Rudiansyah dalam diseminasi informasi kajian atas 25 grup kelapasawit terbesar di Indonesia.
Dalam kegiatan yang juga dihadiri Mubarak Khalid, perwakilan Transformasi Untuk Keadilan (TUK) Indonesia di Kantor Walhi Jambi pada Senin (8/4/2019).
Rudiansyah menyebutkan, bedasarkan data Kementerian Pertanian tahun 2017, luas lahan ditanami sawit di Provinsi Jambi mencapai 1,8 juta hektare.
Luasan tanaman sawit ini setara dengan sekitar 27 persen dari total luas wilayah provinsi jambi yang hanya 4,9 juta hektar.
Dari total 1,8 hektare disebutkan Rudiansyah total perkebunan sawit yang yang benar-benar tertanami hanya 791.025 hektare dan kelapa sawit rakyat 467.573 hektare.
“Untuk kepemilikan izin hanya sekitar 400 ribu hektare, dengan jumlah pabrik kelapa sawit (PKS) 57 serta jumlah perusahaan terdaftar 53,” kata Rudi.
“Sisanya yang sekitar satu juta hektar tidak jelas perizinannya. Untuk yang kami treking ada 400 ribu hektare dari 1,8 juta tadi itu pun kelengkapan dokumen HGU dan IUP,” sambungnya.
Dari 791.025 hektare yang sudah menghasilkan 570.424 hektare. Sementara yang belum menghasilkan 132.061 hektare. Untuk tanaman tua atau rusak 24 ribu lebih.
“Di tahun 2019 target peremajaan 64.115,24 hektare, berdasarkan RPJMD. Terdiri dari Plasma 61.285, swadaya 1.830 hektare,” ungkapnya.
Rudi juga mengatakan, luasnya perkebunan sawit di Jambi ini berpotensi besar terjadinya korupsi baik dari perizinan maupun perpajakan yang bisa berpotensi merugikan negara.
“Kalau dalam RPJMD 2016-2021 PDRB provinsi sebesar 17,2 persen dari sektor perkebunan. Sebagian dari sawit, karet dan lainnya nilainya Rp 26,3 triliun itu dari data kementan 2018,” katanya.
Persoalan letak potensi korupsi dalam bentuk suap dan kerugian negara ini karna ego sektoral dimana kepala daerah dalam hal ini Bupati masih mengeluarkan perizinan. Jika di level provinsi saja yang mengeluarkan izin masih bisa diawasi kendalanya di situ,” ujar Rudiansyah.
Tak hanya disitu, ketimpangan penguasaan kebun kelapa sawit ini juga tak sebanding dengan penguasaan masyarakat.”Harusnya seimbang, jadi penguasaan tidak hanya oleh perusahaan,” pungkasnya.
