Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Wahana Lingkungan Indonenesia Nusa Tenggara Timur menilai bahwa masalah lingkungan yang dihadapi di provinsi berbasis kepulauan itu tidak hanya ada pada masalah sampah.
“Selama ini pemerintah cenderung fokus pada masalah sampah semata, padahal masih ada persoalan lingkungan lain, seperti penebangan hutan secara liar dan pembangunan hotel di wilayah pesisir,” Kepala Divisi Media dan Komunikasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTT Dominikus Karangona di Kupang, Senin (30/9/2019).
Hal ini disampaikannya berkaitan dengan perhatian pemerintah NTT terhadap masalah lingkungan di provinsi yang dikenal memiliki potensi wisata komodo itu.
Domminikus menjelaskan minimnya andil pemerintah dalam menangani persoalan lingkungan kerap kali memicu kerusakan lingkungan yang lebih besar.
Salah satu contohnya adalah sanksi administrasi yang dipilih ketimbang sanksi pidana sehingga efek jera kurang.
“Pelaku kerusakan lingkungan lebih sering mendapat sanksi administrasi ketimbang sanksi pidana, sehingga efek jera bagi para pelaku kurang mengena”, ucapnya.
Selain menyoroti kurangnya perhatian pemerintah terhadap masalah lingkungan hidup, Domi juga menyayangkan upaya penanganan sampah yang belum maksimal.
Pria yang biasa disapa Domi itu menambahkan, upaya penanganan sampah tidak cukup melalui pengelolaan bank sampah, atau pembakaran sampah yang menghasilkan gas metan untuk memutar turbin dan menjadi energi pembangkit listrik, seperti yang diwacanakan Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.
“Kalau sampah dibakar untuk (menyalakan) listrik, berarti sampah yang dibutuhkan akan lebih banyak. Produksi sampah akan meningkat. Sampah tidak bisa mengatasi sampah”, ujarnya.
Walhi sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk turut mengatasi masalah sampah di NTT, antara lain melalui kampanye di media sosial, penyelenggaraan seminar, diskusi, dan workshop, pendidikan aktivis lingkungan, sekolah ekologi untuk anak-anak usia dini, hingga pelaksanaan Konferensi Nasional Lingkungan Hidup.
Domi berharap agar seluruh lapisan masyarakat dapat bekerja sama dan mengambil andil untuk menangani persoalan lingkungan hidup di NTT, sebab lingkungan hidup merupakan rumah bersama.
