Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jambi bersama Walhi Jambi menggelar diskusi tentang kebijakan pengelolaan ekosistem gambut terhadap kepastian wilayah kelolah rakyat dan keberlanjutannya. Kegiatan digelar di sekretariat AJI Kota Jambi pada Minggu (26/5/2019).
Dalam diskusi ini, direktur Walhi Jambi, Rudiansyah menyoroti pengelolaan ekosistem gambut di Jambi pasca kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 lalu.
Rudiansyah memaparkan ada potensi karhutlah berulang kembali dalam siklus lima tahunan jika pengelolaan ekosistem gambut tidak ditangani dengan baik.
Diskusi ini juga membahas mengenai potensi kebakaran ekosistem gambut di Jambi dikarenakan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten.
Ditahun 2016 pemerintah telah meregulasi kebijakan melalui PP No 57 tahun 2016. Peraturan pemerintah ini memerintahkan fungsi gambut dalam (diatas 3 meter lebih) dilarang penggunaannya untuk industri sawit dan HTI.
“PP ini secara genetik lahir dari peristiwa karhutla pada 2015. Dan secara politik merupakab bentuk komitmen pemerintah dalam koteks lindung,” sebut Rudiansyah.
Namun kemudian menjelang pemilihan presiden di bulan Maret 2019 pemerintah mengeluarkan Permen LHK nomor P.10/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 Tentang “penentuan, penetapan dan pengelolaan puncak kubah gambut berbasis kesatuan hidrologi gambut”.
Dalam diakusi ini Rudiansyah menilai ada indikasi peraturan ini dikeluarkan secara politis untuk meraih dukungai pihak perusahaan pemegang izin di kawasan gambut.
Kebijakan ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah melalui PP Nomor 57 tahun 2016. Dampaknya melalui Peremen LHK nomor 10 ini justru memberi ruang perusahaan dengan leluasa mengelolah areal kubah gambut dengan kedalaman diatas 3 meter.
“Ini berpotensi kita kembali mengalami seperti tahun 2015 lalu. Dan melihat juga dari prediksi BMKG. Dikhawatirkan akan terulang kebakaran hutan,” sebut Rudiansyah.
Diskusi di hadiri puluhan undangan dari berbagai komunitas, kelompok presma, kalangan akademisi dan Jurnalis. Diskusi diakhiri denga kegiatan buka bersama.
