Selama hampir sebulan proyek reklamasi Kupa berlangsung, reklamasi ini banyak menuai kritik dan protes dari warga setempat. Bahkan protes ini juga dilakukan oleh organisasi lingkungan hidup, Walhi dan PBHI Sulsel.
Sebagai tindak lanjut dari protes tersebut, kasus reklamasi pesisir pantai Kupa di desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, secara resmi dilaporkan di kantor Kapolda Sulsel, pada hari Rabu (15/5/19), berdasarkan laporan polisi nomor LPB/186/V/2019/SPKT, tanggal 15 Mei 2019, seperti yang dilansir jurnalisindonesia.id dari keterangan tertulis Walhi dan PBHI Sulsel.
Salah seorang perwakilan warga Kupa telah melaporkan pemrakarsa proyek reklamasi di pantai Kupa yang meresahkan warga pesisir. Pelaporan warga ini didampingi oleh Walhi dan PBHI Sulsel, yang saat ini menjadi kuasa hukum warga Kupa.
“Proyek reklamasi ini sangat meresahkan warga. Gara-gara proyek ini beberapa warga pesisir diintimidasi oleh orang suruhan Kapolres. Bentuk intimidasi yang dilakukan adalah dengan meminta warga yang bermukim di pesisir untuk memperlihatkan surat tanahnya berupa SPPT. Ini kan sangat menganggu aktivitas warga,” ucapnya.
Sementara itu, Walhi Sulsel mendesak Kapolda Sulsel agar segera menyelesaikan kasus reklamasi yang merusak lingkungan dan menyengsarakan warga Kupa ini.
“Siapapun yang terlibat dalam proyek ini, segera panggil untuk dimintai keterangan agar kasus ini bisa selesai. Selain itu kami sangat mengapresiasi kepada Tim Penyidik Polda yang sudah melakukan penyelidikan di lapangan dan menerima laporan warga Kupa tadi siang, Rabu (15/5),” ucap staf Walhi Sulsel, Muhaimin Arsenio dalam rilisnya yang diterima jurnalisindonesia.id.
Selanjutnya, PBHI Sulsel, Suherman, selaku kuasa hukum pelapor mengatakan siap mendampingi warga hingga masalah ini sampai tuntas.
