Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Sesuai amanat UU No.32/ 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah baik pusat maupun daerah harus mengembangkan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Dalam kepemimpinan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, amanat itu dijalankan lewat program Green Leadership dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan
Berbagai rencana aksi pembangunan, termasuk upaya penanganan kelestarian lingkungan, pun dilakukan melalui penerapan kolaborasi secara Pentahelix yang melibatkan Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media (ABCGM).
“Statemen politik kami saja sudah ada kata lingkungan dan berkelanjutan. Artinya, pembangunan yang kami lakukan besifat sustainable,” kata Ridwan, saat menghadiri Presentasi dan Wawancara Penilaian Nirwasita Tantra 2019, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019).
Menurut Emil, sapaan akrab Ridwan, isu lingkungan yang mencuat di Jabar adalah bagian dari dinamika luas wilayahnya, ditambah dinamika pergerakan 50 juta jiwa penduduk yang melakukan berbagai aktivitas.
Melalui analisis Driving Force, Pressure, State, Impact, dan Response ( DPSIR), isu lingkungan di Jabar memuat empat masalah utama, yakni perubahan tata ruang hutan dan lahan, sumber daya air permukaan, persampahan, dan pencemaran udara.
Isu lingkungan terkait perubahan tata guna lahan dan hutan memunculkan permasalahan, seperti terjadinya lahan kritis, erosi, banjir, dan longsor. Solusinya, dilakukan treatmentpada tutupan lahan (land cover) dan tata guna lahan (land use).
Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar melakukan upaya penghijauan, pengelolaan kawasan lindung, hingga rehabilitasi hutan mangrove dengan dukungan penganggaran dan peraturan daerah.
Terkait fungsi lahan, Jabar juga punya program inovasi digital bertajuk ‘Si Perut Laper’ alias Sistem Informasi Peta Peruntukan Lahan Perkebunan. Lewat aplikasi ini, para pelaku pertanian dapat menyesuaikan jenis komoditas dengan kondisi lahan serta waktu penanaman hanya berkat informasi di gawai.
Emil berharap, link and match tersebut dapat meningkatkan jumlah produksi sekaligus melestarikan lingkungan. Sementara, isu ancaman sumber daya air permukaan dipengaruhi oleh laju pertumbuhan industri, yang membuat lingkungan terbebani oleh pencemaran limbah industri sehingga berimplikasi pada kesehatan masyarakat.
Isu ini direspons dengan sejumlah inovasi, seperti penegakan hukum lewat patroli sungai, pengawasan izin lingkungan, pemanfaatan limbah ternak, serta program Citarum Harum.
Infrastruktur soal air juga turut dikembangkan, diantaranya dengan menabung air lewat pembangunan tujuh waduk strategis baru di Jabar. waduk-waduk tersebut adalah Waduk Ciawi di Kabupaten Bogor, Waduk Sukamahi di Bogor, Waduk Kuningan di Kuningan, Waduk Cipanas yang mencakup Sumedang dan Indramayu, Waduk Sadawarna di Subang, Waduk Leuwikeris di Tasikmalaya, dan Waduk Matenggeng di Pangandaran.
Selain itu, ada program Properda atau Program Peringkat Kinerja Perusahaan Daerah, di mana perusahaan di Jabar akan mendapatkan peringkat berdasarkan dampak baik atau buruk ,yang diberikan perusahaan terhadap lingkungan.
“Perusahaan yang lebih memberi dampak buruk pada lingkungan tentu dapat sanksi, dan yang berwawasan lingkungan dapat apresiasi,” kata Emil.
Soal persampahan, Emil berujar, isu ketiga ini merupakan efek samping dari pertumbuhan penduduk yang tinggi dan diperburuk oleh sistem pengolahan sampah yang belum optimal.
Pemdaprov Jabar pun punya gerakan Sampah Juara untuk menanganinya, diantaranya dengan pembangunan sejumlah Tempat Pembuangan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional, pengelolaan sampah bebasis masyarakat lewat program ecovillageyang sudah terealisasi di 388 desa/kelurahan di 18 kabupaten/kota.
“PR (pekerjaan rumah) terbesar ada di edukasi. Kami mengajak masyarakat untuk peduli lingkungan,” ucap Emil.
Selain itu, Jabar fokus memanfaatkan sampah menjadi energi alias waste to energy lewat pengolahan TPPAS di beberapa daerah, diantaranya TPPAS Ciayumajakuning (Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu) dan TPPAS Lulur Nambo (Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan).
“Persampahan juga fokus pada waste to energy, contohnya TPPAS Lulur Nambo, dengan daur ulang menjadi RDF (refuse derived fuel) yang jadi bahan bakar untuk industri semen dan juga jadi kompos untuk perkebunan,” tutur Emil.
Tak hanya itu, kunjungan Emil ke luar negeri juga menglahirkan kerja sama dengan perusahaan asal Inggris, Plastic Energy, untuk mengolah sampah pelastik menjadi biodisel.
Terakhir, isu lingkungan terkait pencemaran udara merupakan efek samping dari meningkatnya penggunaan kendaraan dan industri. Gas buang emisi transportasi dan industri tersebut membebani udara dan berimplikasi langsung pada kesehatan masyarakat.
“Pencemaran udara secara indeks kita baik. kita juga punya peraturan daerah terkait udara yang menjadikan udara Jawa Barat baik. Kita selarasakan dengan program emisi gas buang yang terus kita jaga,” kata Emil.
Program yang dimaksud adalah Langit Biru, pemantauan kualitas udara dengan teknik passive sampler, serta agenda Earth Hour yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya.
Nirwasita Tantra 2019
Nirwasita Tantra pada 2019 adalah penghargaan yang diberikan pemerintah untuk kepala daerah atas kepemimpinannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan, dan/atau program kerja sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkuhan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono mengatakan, pihaknya akan menilai harmonisasi relasi eksekutif dan legislatif, yang sangat penting dalam menjaga stabilisasi pemerintahan yang menentukan bagaimana fungsi lingkungan hidup dan kebutuhan publik lainnya.
Adapun penilaian penghargaan Nirwasita Tantra berdasarkan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) yang disusun setiap tahun oleh pemerintah daerah, termasuk Pemdaprov Jabar.
“Setelah melalui penilaian dari dokumen yang dikirim oleh daerah, tim penilai kemudian melaksanakan wawancara kepada kepala daerah yang dinilai telah layak untuk mendapatkan anugerah Nirwasita Tantra,” ucap Bambang.
Tim penilai yang diantaranya akademisi, praktisi, dan pemerhati lingkungan hidup diantaranya Hariadi Kartodihardjo, Lilik Budi, Suryo Adibowo, Henri Subagio, Brigita Isworo, dan Chalid Muhammad.
Adapun pada 2019 merupakan tahun keempat penyelenggaraan penghargaan Nirwasita Tantra. Tahun ini, KLHK menampung sebanyak 233 dokumen, yaitu 27 dokumen dari tingkat propinsi, 148 dokumen tingkat kabupaten, dan 58 dokumen dari daerah kota.
