Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Uni Eropa (UE) mengakui keunggulan kelapa sawit sebagai tanaman yang bisa tumbuh dengan sangat cepat, memproduksi lebih banyak minyak, dan membutuhkan lahan yang lebih sedikit. Namun, dalam banyak forum, UE justru ingin mendengar berbagai proses perbaikan yang terus menerus dilakukan di Indonesia terutama terkait pemanfaatan lahan.
Pandangan itu disampaikan Konselor Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup Delegasi UE untuk Indonesia, Michael Bucki, “Kami sangat terbuka dengan berbagai proses perbaikan yang terus-menerus dilakukan di Indonesia.”
“Dalam berbagai forum, sebenarnya kami hanya ingin mengingatkan pemerintah Indonesia, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil dan berbagai pihak tentang pentingnya meningkatkan kesadaran publik akan masalah-masalah terkait perubahan iklim,” tutur Bucki di sela-sela Policy Dialog Toward Sustainable Palm Oil in Indonesia, Reconciling Economic Development and Forest Conservation, di Jakarta, Kamis (28/9/2019).
Sejauh ini para pelaku industri sawit di Indonesia telah berupaya melakukan perbaikan tata kelola yang mengarah pada industri yang memperhatikan aspek keberkelanjutan dan ramah lingkungan dengan memakai standardisasi Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO). Perbaikan belakangan ini juga giat didorong sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
“ISPO menjadi jaminan bahwa produk yang menggunakan sawit Indonesia berasal dari sumber-sumber yang baik dan berkelanjutan. ISPO harus mendorong penguatan dan kepercayaan global serta terbuka terhadap pemantauan independen oleh masyarakat sipil serta pihak lainnya,” ujar Prof Dr Herry Purnomo, peneliti dari Center for International Forestry Research (CIFOR).
Dia juga mengharapkan agar ISPO terbuka terhadap pemantauan independen oleh masyarakat sipil serta pihak lain. “Sebagai suatu sistem verifikasi, ISPO harus menjamin dan memastikan seluruh produk perkebunan sawit, baik yang diperdagangkan dan diekspor, patuh pada hukum yang berlaku dan memenuhi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi sebagaimana telah diidentifikasi para pihak dari pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat sipil,” katanya.
Perkebunan Berkelanjutan
Herry berpendapat, keterbukaan bagi pemantauan independen akan menjadi bukti bahwa sebagian besar produk turunan sawit Indonesia berasal dari perkebunan yang berkelanjutan. “Keterbukaan ini akan menepis tudingan, terutama kelompok penentang sawit, bahwa tidak semua sawit Indonesia buruk. Faktanya, jauh lebih banyak sawit Indonesia yang baik dibandingkan dengan yang buruk karena telah bersertifikasi ISPO,” ucap Herry.
Selain keterbukaan, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu membangun dialog dengan melibatkan semua pihak, termasuk kelompok penentang sawit. Tujuannya agar setiap kekurangan bisa diperbaiki dan diawasi bersama termasuk perbaikan lingkungan.
Dialog bersama itu juga harus positif, konstruktif, dan transparan serta memahami latar belakang budaya Eropa. Pasalnya, bagi masyarakat Eropa, lingkungan bukan sekadar regulasi, tetapi telah menjadi seperti “agama” yang harus ditaati.
“Keterbukaan dan dialog akan melahirkan persepektif baru bahwa sawit dan konservasi bisa sejalan. Keduanya sama penting, tanpa harus meniadakan kepentingan satu dan hanya menonjolkan yang lain,” katanya.
Masyarakat Eropa, menurut Herry, umumnya sangat menghargai dialog yang tranparan, komitmen dan proses perbaikan yang terus dilakukan Indonesia. Dalam setiap forum lobi, Indonesia harus terbuka menjelaskan berbagai perbaikan terkait kawasan hutan termasuk persoalan tumpang tindih lahan agar tidak menjadi polemik panjang. Peran Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sangat vital dalam menjelaskan batas-batas kawasan dalam regulasi yang diterapkan di Indonesia.
Ia menyayangkan, selama ini banyak forum dialog yang terbangun hanya berdasarkan kepentingan satu pihak. Akibatnya lahir dikotomi sawit akan menghabisi hutan, di sisi lain konservasi tidak memerlukan sawit.
“Faktanya keduanya saling membutuhkan. Sawit perlu air dari hutan dan konservasi serta masyarakat yang bermukim di kawasan hutan memerlukan dana yang berasal dari pembangunan ekonomi salah satunya sawit,” katanya lagi.
