Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Di dunia marak terjadi aksi demonstrasi akhir-akhir ini. Mulai awal minggu, Indonesia diguncang muncul gelombang demonstrasi besar dari mahasiswa yang menolak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Mahasiswa menilai bahwa RKUHP merupakan produk hukum dan politik yang salah, dan tidak berpihak kepada rakyat.
Mahasiswa mengajukan tuntutan kepada pemerintah, dalam hal ini DPR, antara lain: Pertama, merestorasi upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua, merestorasi demokrasi, hak rakyat untuk berpendapat, memberikan penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM), serta melibatkan rakyat dalam proses pengambilan kebijakan.
Ketiga, merestorasi perlindungan sumber daya alam, pelaksanaan reforma agraria dan tenaga kerja dari ekonomi yang eksploitatif. Keempat, merestorasi kesatuan bangsa dan negara dengan penghapusan diskriminasi antaretnis, pemerataan ekonomi, dan perlindungan bagi perempuan.
Di belahan dunia lain, lebih dari 500 orang ditangkap di seluruh Mesir sejak demonstrasi meletus di Kairo. Ratusan warga turun ke jalan pada Jumat dan Sabtu (21/9/2019) dalam demonstrasi langka menyerukan Presiden Abdel Fattah Al Sisi mundur.
Mesir secara efektif melarang protes di bawah undang-undang yang disahkan pada 2013 oleh Presiden Mohamed Morsi. Sisi terpilih sebagai presiden pada tahun berikutnya dengan 96,9 persen suara. Demonstrasi yang terjadi di Indonesia dan Mesir, mengusung isu tentang kepastian hukum yang adil, HAM, dan permasalahan korupsi.
Mari kita bandingkan dengan demonstrasi yang terjadi di Hong Kong. Pemerintah Hong Kong yang awalnya ingin menegakkan hukum dengan adil, malah mendapat pertentangan dari anak muda yang tidak rasional dalam melihat persoalan.
Demonstrasi yang telah berjalan berbulan-bulan, dalam perjalananya, dipenuhi dengan tindakan anarkisme yang menyasar fasilitas publik, bahkan penyerangan kepada aparat kepolisian dan keluarganya yang tidak bersalah.
Pemerintah Hong Kong menunjukkan sikap demokratis, setelah mendengarkan aspirasi demonstran, mereka mencabut RUU Ekstradisi yang terus dipermasalahkan. Alih-alih puas dan menghargai sikap pemerintah Hong Kong, para demonstran justru malah meningkatkan aksi anarkis dan semakin menunjukan sisi radikal mereka.
Tak salah bila aspirasi tak berujung yang dilakukan oleh mereka, diyakini malah akan menjauhkan Hong Kong dari rekonsiliasi dan konsolidasi untuk masa depannya. Tuntutan para demonstran telah bergerak jauh dari sikap awal mereka. Mereka mengajukan lima tuntutan, dan memperjuangkan aspirasinya dengan cara yang salah dan jauh dari kesan demokratis. Lima tuntutan mereka adalah:
- Penarikan penuh RUU Ekstradisi
- Dibentuknya komisi penyelidik atas dugaan kebrutalan polisi
- Mencabut klasifikasi pemrotes sebagai “perusuh”
- Amnesti untuk pengunjuk rasa yang ditangkap
- Hak pilih universal ganda, artinya untuk Dewan Legislatif dan Ketua Eksekutif
Pada beberapa poin, semakin terlihat bahwa apa yang menjadi dasar tuntutan mereka salah besar dan keliru. Seperti pada poin yang menuntut penyelidikan atas dugaan kebrutalan yang dilakukan aparat keamanan Hong Kong.
Dan seiring berjalanya waktu, fakta semakin terbuka bahwa jelas polisi Hong Kong hanya menjalankan tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban dari para demonstran yang rusuh.
Terakhir, ada yang benar-benar salah dalam tuntutan mereka. Meminta pemimpin eksektutif mundur dan mendesak diadakannya pemilu legislatif dan eksekutif ulang, malah justru akan membawa Hong Kong larut dalam permainan politik internasional yang tak jelas kepentinganya.
Aksi demonstrasi di Hong Kong membuat kita menyadari bahwa ada kalanya dalam sebuah demonstrasi di dunia, apa yang mereka sebut sebagai memperjuangkan masa depan negara, justru berpotensi merusak negara.
