Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mencari menteri untuk diajak bekerjasama selama lima tahun ke depan, salah satunya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Ada tantangan berat yang harus bisa dihadapi oleh Menteri LHK.
Tantangan tersebut ialah soal skala prioritas dalam agenda lingkungan dan pembangunan. Kedua agenda ini harus bisa saling diintegrasikan.
“Tantangan ke depan untuk Menteri LHK adalah memprioritaskan sekaligus mengintegrasikan agenda lingkungan ke dalam agenda pembangunan. Jadi bagaimana agar pembangunan dalam bentuk investasi dan lain-lain tidak merusak lingkungan. Karena masa depan Indonesia dan keberhasilan pembangunan jangka panjang bergantung kepada kelestarian dan daya dukung lingkungan,” kata Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, Tata Mustasya kepada wartawan, Kamis (15/8/2019).
Tata menilai, Menteri LHK baru nanti harus memiliki kemampuan negoisasi yang bagus dalam memenangkan kepentingan untuk keberlangsungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, menurutnya, Menteri LHK harus independen.
“Kemampuan yang harus dimiliki Menteri LHK adalah kemampuan untuk memenangkan pertarungan menghadapi beragam kepentingan, seperti kepentingan bisnis dan elite politik dan agenda kementerian lain,” ujarnya.
“Menteri LHK harus Independen dan memiliki kemampuan untuk ‘mengalahkan’ beragam kepentingan,” lanjutnya.
Selain itu, Tata juga menyebut beberapa tugas Menteri LHK yang mesti diprioritaskan. Salah satunya ialah di bidang energi.
“Yang harus diprioritaskan Menteri LHK salah satunya adalah mendorong target pengurangan emisi yang lebih ambisius, terutama dari sektor energi. KLHK harus memenangkan perdebatan dan kebijakan untuk memperketat baku mutu emisi PLTU batu bara dan mendorong kementerian lain untuk melakukan transisi energi dari batu bara yang sangat kotor dan mencemari lingkungan ke energi bersih dan terbarukan,” pungkasnya.
