Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor: 66/I/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni. SK tersebut tertanggal 19 Desember 2017.
Putusan majelis hakim Tata Usaha Negara itu disampaikan dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan di PTUN Jakarta, Kamis (11/4) siang. Majelis hakim menyatakan, tidak berwenang mengadili perkara tersebut.
Sementara itu. Walhi melalui kuasa hukumnya, Judianto Simanjuntak menggugat SK Kepala BKPM Nomor : 66/I/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni. SK tersebut tertanggal 19 Desember 2017.
Dalam petitum, Walhi minta majelis hakim menyatakan SK Kepala BKPM tersebut dibatalkan dan tidak sah dan minta agar dicabut.
Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur yang hadir menyaksikan jalannya persidangan pembacaan putusan mengatakan, putusan tersebut menjadi catatan yang melukai rasa keadilan masyarakat, ketika terutama korporasi dibiarkan melanggar hukum, merusak lingkungan, dan mengorbankan hak-hak masyarakat.
Muhammad Nur menambahkan, dalam perkara lingkungan tidak bisa berharap banyak kepada PTUN.”Tidak ada keadilan sedikit pun yang membela perkara lingkungan. Entah karena hakim itu di kota, tidak pernah merasakan lingkungan desa, entah karena semua kebijkan pemerintah pusat semena-mena terhadap kekhususan Aceh,” kata Muhammad Nur.
Ia memberikan penilaian tersendiri terhadap fakta itu. “Ini menunjukan pemerintan pusat mengangkangi kekhususan Aceh. Kami dari Walhi menyayangkan, sebab wilayah PT Emas Mineral Murni ini adalah wilayah sumber kehidupan bagi keempat kabupaten lainnya,” kata Muhammad Nur.
Ketika PT EMM beroperasi, lanjut Muhammad Nur, setengah penduduk Aceh akan menikmati limbah dan pencemaran yang akan terjadi di masa depan.
Walhi juga telah mengajukan tujuh alat bukti tambahan, di antaranya Surat Komite Peralihan Aceh (KPA) Nagan Raya yang menolak pernyataan PT EMM yang menyatakan KPA Nagan Raya seolah-olah memberikan dukungan kepada PT EMM akibat dari pemberian sejumlah dana bantuan untuk kegiatan-kegiatan di hari-hari besar kepada KPA.
Kemudian, surat pernyataan dari anak kandung almarhum Tgk Bantaqiah, yaitu Tgk Malikuk Azin yang menyatakan kehadiran tambang PT EMM merupakan potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa depan pada sektor sumber daya alam di tengah kasus pelanggaran HAM masa lalu (Tragedi Tgk Bantaqiah) yang sampai hari ini belum mampu diselesaikan.
“Pada sidang-sidang juga telah diajukan petisi-petisi yang telah ditandatangani oleh berbagai lintas elemen sipil di Aceh baik mahasiswa, organisasi, masyarakat sipil, dan pihak-pihak lainya juga disampaikan sebagai bukti tambahan terakhir untuk kasus PT EMM oleh penggugat,” katanya.
Demo mahasiswa
Mengiringi jalannya pembacaan putusan, para mahasiswa Aceh menggelar aksi demonstrasi di luar gedung pengadilan. Andi Prayoga, Presiden Mahasiswa Kampus Stebank Islam, Jakarta, dalam orasinya menyatakan, “Rakyat Aceh sudah capek dengan penindasan dan ketidakadilan. Lahirnya Gerakan Aceh Merdeka juga karena adanya ketidakadilan dan penindasan terhadap rakyat Aceh. Jangan ada lagi konflik. Potensi konflik pun harus dihindari. Saya khawatir keberadaan PT EMM ini justru menjadi pemicu konflik.”
Dia tegaskan bahwa dalam tiga hari terakhir ribuan mahasiswa dan masyarakat Aceh berunjuk rasa dalam rangka menolak PT EMM. “Ini adalah bukti kuat bahwa keberadaan PT EMM menyakiti hati rakyat Aceh. Oleh karena itu, kami menolak PT EMM. Tanah Aceh tidak rela sejengkal tanah pun dikuasai oleh asing. Dan jika keputusan hakim tidak memihak pada kami, maka kami akan janjikan membawa masa demonstrasi jauh lebih besar dari yang sekarang. Dan tentunya kami meminta kepada Pak Jokowi agar segera mencopot Menteri ESDM terkait izin PT EMM tersebut,” tukasnya.
Dalam aksi tersebut para mahasiswa membawa sejumlah poster berisi penolakan terhadap PT EMM di Aceh.
