Senior Advisor Lingkungan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), Agus Djoko Ismanto menjelaskan, PLTA Batang Toru menggunakan studi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan rencana pengelolaan lingkungan/rencana pemantauan lingkungan (RKL/RPL). Untuk memenuhi standar internasional, telah dilakukan studi environmental, social and health impact assessment (ESHIA) oleh konsultan internasional yaitu Environmental Resources Management (ERM).
“PT NSHE memakai ESHIA untuk mencapai best practice internasional. ESHIA dan Amdal ada kemiripannya. Namun ESHIA menekankan kedalamannya,” kata Agus Djoko Ismanto kepada wartawan saat kunjungan ke lokasi proyek PLTA Batang Toru, belum lama ini.
Dari delapan standar yang ditetapkan The International Finance Corporation Performance Standards (IFC-PS), menurut Agus, yang bisa diaplikasikan (applicable) di proyek PLTA Batang Toru ada enam standar. Sedangkan dua standar lagi tidak bisa diterapkan karena berterkaitan dengan indigenous people (masyarakat asli) dan cultural heritage (warisan budaya).
“Kaitan dengan orangutan, untuk jalankan enam standar IFC, perusahaan menerapkan biodiversity and management of living. Kebutuhan dan studi inti yang sudah dapat perhatian yaitu orangutan dan harimau sumatera. Dan terkait perubahan landscape, spesies yang ketiga adalah trenggiling karena perdagangannya,” ujar Adji, sapaan akrab Agus Djoko Ismanto.
PLTA Batang Toru berlokasi di tiga kecamatan yakni Sipirok, Marancar, dan Batang Toru, Kabupaten Tapsel. Lokasi proyek PLTA ini berada di Areal Penggunaan Lain (APL), bukan di kawasan hutan primer, hutan lindung maupun lahan koservasi.
Walaupun berada di kawasan APL, NSHE selaku pemilik proyek akan menjaga kelestarian kawasan Batang Toru yang menjadi elemen penting dalam suplai air dari alam untuk PLTA. Perusahaan pun peduli terhadap keberadaan orangutan.
Tudingan segelintir orang dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), seperti Walhi Sumut, bahwa PLTA Batang Toru merusak lingkungan hutan terkesan sangat mengada-ada. Pasalnya, NSHE memiliki program reboisasi dan pelestarian lingkungan sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru. Untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, NSHE mengikuti regulasi dan arahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
NSHE juga berkolaborasi dengan sejumlah pihak, termasuk Universitas Sumatera Utara (USU), Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA). Provinsi Sumatera Utara, pemerintah daerah serta kelompok pecinta alam. Perusahaan juga memiliki sejumlah pakar atau ahli mengenai lingkungan.
Perusahaan melibatkan masyarakat setempat untuk melindungi orangutan dan juga menjaga kelestarian ekosistem Batang Toru melalui program pelatihan dan pembentukan kader konservasi berbasis kearifan lokal. Program yang menjadi bagian dari penerapan kajian ESHIA ini diikuti 22 orang kader dari tujuh desa di Kecamatan Sipirok dan Marancar, dan mendapat dukungan BBKSDA Sumatera Utara.
PLTA Batang Toru yang saat ini memasuki tahap pra-konstruksi dibangun dengan konsep irit lahan. NSHE mengantongi izin seluas 6.598 hektare (ha) untuk eksplorasi, survei, dan perencanaan. Namun dari luas itu hanya 669 ha yang digunakan untuk proyek PLTA. Sedangkan dari total 669 ha itu pun hanya 122 ha, atau 0,07% dari total luas ekosistem Batang Toru yang mencapai 163.000 ha, yang akan didirikan tapak struktur permanen yakni luas bangunan 56 ha dan luasan genangan maksimal 66 ha.
Perusahaan mendesain PLTA Batang Toru agar tidak memerlukan genangan luas dengan memanfaatkan kontur alami sehingga hanya diperlukan perluasan genangan sebesar 66 ha menjadi kolam harian (daily pond), membangun terowongan dengan kedalaman 50-300 meter dari permukaan tanah, dan hanya membangun satu rumah pembangkit (powerhouse).
Semua langlah-langkah NSHE tersebut dilakukan semata-mata untuk menjaga kelestarian alam sepanjang DAS dan landscape Batang Toru agar tetap bisa menyuplai air ke sungai. Perusahaan sangat tidak mungkin merusak lingkungan yang menjadi penyangga air PLTA Batang Toru.
Mitigasi
Menurut Adji, studi ESHIA yang dilakukan sejak 2015 hingga 2017 mencatat beberapa dampak proyek PLTA. Pertama, habitat loses, yakni pengurangan habitat akibat pembukaan lahan. Kedua, risiko terlukanya orangutan akibat pembukaan lahan untuk jalan dan adanya aktivitas saat konstruksi PLTA. Ketiga, dikhawatirkan akan terjadi perburuan liar terhadap orangutan.
Namun untuk mengurangi dampaknya, lanjut Agus, ESHIA menerapkan hierarki mitigasi. Pertama, avoidance atau hindari. Misalnya, di Lampung ada satu hari yang dibutuhkan oleh gajah untuk ambil garam di laut, maka dihindari aktivitas saat gajah ambil garam di laut. “Tapi di Batang Toru tidak ada gajah,” kata dia.
Kedua, minimize. Yakni meminimalkan dampak dari aktivitas pembangunan PLTA. “NSHE juga menerapkan zero tolerance policy. Karyawan bisa dipecat jika kedapatan memiliki, membeli, memperdagangkan atau mengumpulkan tumbuhan dan satwa liar atau hasil hutan. Kalau ada unsur pidananya maka diserahkan ke aparat BKSDA dan Polisi,” tegas dia.
Sedangkan untuk mengurangi dampak negatif berupa potensi fragmentasi habitat, perusahaan juga memiliki program untuk menjaga konektivitas habitat yang sudah terpisah sebelum PLTA Batangtoru mulai dibangun. Di antaranya dengan menjaga dan mengamankan koridor alamiah, membangun jembatan arboreal, menanam pohon-pohon pakan dan mendukung rencana pemerintah dalam pembangunan koridor yang menghubungkan dua blok habitat orangutan.
Potensi perlintasan satwa teresterial juga telah diidentifikasi dan pada titik-titik tersebut dipasang rambu-rambu peringatan perlintasan satwa, dan kendaraan harus memperlambat laju atau berhenti jika ada satwa yang melintas. “Jadi prinsipnya berdasarkan ESHIA semua dampaknya masih bisa di-manage,” ujar dia.
