Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Pesatnya sejumlah pembangunan baik di pusat maupun di daerah pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi), diharapkan tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan tidak melupakan bidang pertanian, sebagai mata pencaharian masyarakat desa.
Hal tersebut diungkapkan oleh pegiat lingkungan Tosca Santosa dalam diskusi dengan tema ‘Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat Untuk Memperkuat Ekspor dan Neraca Perdagangan’ di Kedai Tempo, Jakarta Timur, Rabu (14/8/2019).
Selain itu kata Tosca, dirinya menyoroti persoalan perhutanan sosial yang merupakan kebijakan untuk memberikan akses legal kepada petani.
“Sebelum ada perhutanan sosial ketimpangan kepemilikan lahan 88% berbanding 12% antara
pengusaha dan petani, setelah ada Perhutanan Sosial makin sempit,” ungkap Tosca.
Dengan adanya perhutanan sosial, lanjut Toska, ada peningkatan ekonomi di masyarakat yang
terjadi di beberapa daerah, seperti di Padang, Jambi dan beberapa daerah lainnya.
“Meningkatan ekonomi di masyarakat terus bertambah, ini akibat adanya Perhutanan sosial memberikan kepastian karena izin yang diberikan jangka panjang selama 35 tahun kepada kelompok-kelompok tani,” tutup Tosca.
Di tempat yang sama, Bendahara TKN Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin, Sakti Wahyu Trenggono melihat, perlunya kejelasan road map pembangunan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi harus diarahkan membangun potensi lokal.
“Harus ada roadmap yang jelas tentang pembangunan ekonomi nasional. Termasuk roadmap pemanfaatan investasi, sebaiknya untuk meningkatkan substitusi lokal. Jangan selalu tergantung impor,” kata Trenggono.
Tak hanya itu, Treggono melihat bahwa BUMN penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dan itu sesuatu yang memang diamanahkan oleh undang-undang. Menjawab pertanyaan tentang pembentukan holding, Trenggono berharap agar hal tersbut dilakukan dengan hati-hati.
“Jika holding BUMN dibentuk karena melihat Temasek, pembentukannya menjadi tidak tepat. Singapura hanya seluas kota berbeda dengan Indonesia luasnya yang dari Sabang sampai Merauke. Perbaiki BUMN yang sakit dengan menyamarkannya dengan menggabungkannya dengan yang sehat,” tegasnya.
Sementara dari sisi ekonomi, Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri berpendapat, Middle Income Trap merupakan ancaman yang nyata bagi Indonesia. Waktu penduduk Indonesia masuki usia tua di 2030, dirinya meyakini pendapatan baru 8000 USD setahun.
“Pertanyaannya apa benar pernyataan pak Jokowi Investasi akan dikejar dan hajar. Seolah-olah investasi enggak bermasalah, ini sangat tidak benar. Saya heran kenapa Pak Jokowi bilang itu. Investasi di kita baik-baik saja tidak jelek, tidak extraordinary juga,” ungkap Faisal.
Faisal mengatakan, justru pembantu-pembantu pak Jokowi sudang bilang yang perlambat pertumbuhan bukan investasi. Peneliti Harvard ditanya constrainnya apa yaitu institusi dan regulasi.
“Siapa yang bisa yakinkan Jokowi tentang hakekat permasalahan ekonomi RI. Kalau investasi terus-terusan digenjotlah BUMN nonkeuangan itu dipaksa untuk investasi akibatkan utang membludak naik tajam jelang pemilu kemarin,” jelasnya.
