Makna Rekonsiliasi Pascapilpres 2019

Salah satu modal sosial yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kemampuan untuk melakukan rekonsiliasi. Pada 13 Juli 2019 terjadi pertemuan dua tokoh utama Indonesia yang bertarung dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019, Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Mereka tidak bertemu di Istana Negara dan di hari kerja, tetapi di atas transportasi canggih, Moda Raya Terpadu (MRT), di terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu siang. Selanjutnya keduanya menaiki kereta canggih itu dengan tujuan Stasiun Senayan.

Pertemuan Jokowi dan Prabowo telah ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia, khususnya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak semua gugatan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, yang menyebut telah terjadi banyak kecurangan, di antaranya mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) dan aparat negara, serta penggelembungan suara pemilih oleh penyelenggara pemilu 2019. MK memenangkan Jokowi, capres incumbent dalam sengketa pilpres 2019.

Pemilu 2019 merupakan sebuah uji coba pengembangan sistem pemilu yang efisien, efektif, dan praktis. Sejak bergulirnya era reformasi pada 1998, Indonesia menyelenggarakan pemilu lokal dan pemilu nasional yang dinilai banyak pihak terbukti menguras energi nasional, tenaga, pemikiran, dan biaya sangat besar. Melalui proses legislasi dan peran pemerintah, pemilu 2019 dilakukan serentak, (1) Pemilu legislatif meliputi DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; (2). Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat Indonesia.

Kita merasakan suasana kebangsaan yang berbeda saat kampanye pilpres 2019. Kedua kubu pendukung calon presiden saling menyerang dengan kata-kata yang kurang lazim dalam peradaban demokrasi dan nilai-nilai prinsipil demokrasi di dalamnya seperti rasionalitas, kewajaran, dan respek terhadap perbedaan pendapat.

Kedua kelompok pendudung kubu yang lebih dikenal sebagai “Kecebong” dan “Kampret” saling serang sehingga menjadi contoh label buruk dalam pemilu yang baru kita selenggarakan. Perang wacana dan war of manuver di antara kedua kubu tidak didasari oleh etika politik yang baik dan beradab, tetapi oleh cara-cara yang kurang dianjurkan dalam kerangka desain sistem demokratik.

Kurang Kompatibel

Praktik pemilu serentak 2019 telah memberikan arti penting dalam pembangunan politik Indonesia ke depan, bahwa sistem pemilu yang digabungkan antara pemilihan calon legislatif dan presiden kurang kompatibel dengan kondisi politik bangsa Indonesia yang sangat plural. Indonesia memerlukan perbaikan desain politik yang lebih menyesuaikan dengan perkembangan ideologi, aliran, budaya, sejarah, dan latar belakang sosial, politik, serta agama yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Pemilu pertama 1955 yang dikatakan paling demokratis yang pernah ada dalam sejarah politik dan pemilu bangsa ini harus dilihat dalam kerangka tersedianya sistem politik yang menyediakan wadah politik kompetitif dan bebas bagi berbagai aliran sosial-politik dalam masyarakat: tradisional, sekuler, nasionalis, agama, sosialis, dan demokrat. Bukankah pendirian republik ini diwarnai oleh begitu kayanya pemikiran yang didialektiskan dengan perkembangan ideologi, nasionalisme, dan demokrasi universal? Bangsa Indonesia merupakan bangsa terbuka, insklusif dan tempat bersemainya peradaban bangsa dan masyarakat.

Sebagaimana diulas oleh para ahli ilmu politik, demokrasi bukankah sistem yang sempurna. Oleh karena itu, tiap-tiap negara dan masyarakat memerlukan perbaikan dan penyesuaian sistem demokrasi yang dipakai. Menurut Samuel Huntington, demokrasi kurang kompatibel dengan tatanan masyarakat Muslim karena demokrasi liberal lebih cocok bagi kalangan masyarakat Barat.

Mencermati perkembangan politik liberal di Indonesia pasca-Orde Baru yang ditandai dengan amandemen UUD 1945 untuk membuat sistem politik lebih liberal dan bahkan menghilangkan unsur spirit kebangsaan yang mendasari berdirinya republik, kata pribumi dan nonpribumi pun dicabut pada era B.J. Habibie. Salah satu prinsip demokrasi liberal adalah “the winner takes all.” Pemerintahan dan formasi kabinet diisi oleh partai pemenang pemilu, dengan peran presiden yang sangat besar.

Namun, berbeda dalam realitas perpolitikan di Indonesia, setiap pemilu dan perhelatan kebangsaan yang penting perlu mengedepankan gotong royong, sebagai sifat kebersamaan. Sisi kebersamaan merupakan hal yang utama sebagai media kohesi kebangsaan. Kita disatukan oleh tujuan bersama menuju masyarakat adil dan sejahtera. Segala perbedaan, suku, ras, agama, golongan, dan budaya akan rentan mengalami konflik sosial politik yang membahayakan keselamatan dan integrasi politik nasional.

Berdasarkan konteks perkembangan politik dan hasil pemilu 2019 di atas, perlu diapresiasi langkah dan political will Prabowo bertemu Jokowi di arena fasum (fasilitas publik), yaitu di MRT sebagai sarana transportasi paling canggih yang ada di Ibu Kota. Pertemuan keduanya memberikan jalan bagi upaya rekonsiliasi nasional pascapilpres 2019 yang penuh dengan masalah dan konflik yang jika tidak segera diselesaikan akan memicu konflik laten antarkelompok masyarakat dan anak-anak negeri.

Kunci pembangunan nasional di Indonesia tampaknya perlu mengedepankan resolusi konflik sebagai upaya menyatukan kembali potensi bangsa yang demikian banyak yang potensial sebagai energi membawa bangsa kepada kompetisi global antarbangsa di era serba teknologi canggih dewasa ini.