Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memasang spanduk bertuliskan usir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Banten. Pemasangan spanduk tersebut merupakan bentuk kekecewaaan mahasiswa terhadap lembaga anti rasuah karena gagal membongkar dugaan korupsi di Banten.
Spanduk berukuran besar ini terpasang di Jalan Raya Sudirman 30 Ciceri tepatnya di jembatan penyeberangan orang (JPO), kota Serang. Spanduk tertuliskan “KPK mandul !!!, Gagal lawan korupsi di Banten, usir KPK dari Banten.”
Diketahui, Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK memiliki kantor di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten.
Saat dikonfirkasi, koordinator aksi dari HMI Banten Aliga Abdilah mengatakan, kritikan tersebut merupakan ekspresi kekecewaan mahasiswa kepada KPK yang dinilai mendiamkan prektik korupsi di Banten.
“Jelas kami kecewa dengan adanya KPK di Banten, karena sampai saat ini banyaknya dugaan kasus korupsi di lingkungan Pemprov KPK seakan diam,” kata Aliga.
Aksi pemesangan spanduk ini merupakan aksi lanjutan dari demonstrasi yang dilakukan oleh HMI pada 11 April lalu yang menuntut Gubernur Banten Wahidin Halim mundur dari jabatannya, karena dinilai telah gagal dalam memimpin Banten lantaran masih banyaknya aparatur sipil negara (ASN) yang terindikasi korupsi. HMI menuding sebesar Rp 23 miliar kerugian negara karena dikorupsi di lingkungan Pemprov Banten.
Menurutnya, KPK yang menjadi lembaga pemberantas korupsi seharusnya bisa mengungkap kejahatan korupsi yang di lakukan para pemerintah di Banten.
“KPK itu lembaga yang seharusnya memberantas korupsi, jangan malah seakan memelihara, tolonglah ungkap semua kasus korupsi di Banten, kami sudah bosan dengan kasus korupsi yang menyengsarakan masyarakat,” katanya.
Dirinya juga berharap agar KPK mampu memberantas semua kejahatan korupsi di lingkungan Pemprov. “Kami berharap agar KPK bisa terus memberantas kasus korupsi di Banten,” harapnya.
