• Latest
  • Trending
KLHK Bawa 567 Kasus Pidana Lingkungan ke Pengadilan

KLHK Bawa 567 Kasus Pidana Lingkungan ke Pengadilan

July 4, 2019
Detik-detik Kepulangan 11 Orangutan ke Indonesia, Usai Diselamatkan dari Penyelundupan di Thailand dan Malaysia

Detik-detik Kepulangan 11 Orangutan ke Indonesia, Usai Diselamatkan dari Penyelundupan di Thailand dan Malaysia

December 19, 2020
Awasi Hutan, Taman Nasional Bali Barat Jajaki Pemanfaatan Teknologi AI

Awasi Hutan, Taman Nasional Bali Barat Jajaki Pemanfaatan Teknologi AI

October 27, 2020
Eksotika Kayan Miau Baru, Pariwisata Berbasis Lingkungan di Kaltim

Eksotika Kayan Miau Baru, Pariwisata Berbasis Lingkungan di Kaltim

October 27, 2020
Gerakan Penghijauan, Pjs Bupati Blitar Tanam Pohon di Gondomayit

Gerakan Penghijauan, Pjs Bupati Blitar Tanam Pohon di Gondomayit

October 27, 2020
Sederet Tempat Menakjubkan di Sulsel untuk Habiskan Waktu Libur Panjang

Sederet Tempat Menakjubkan di Sulsel untuk Habiskan Waktu Libur Panjang

October 27, 2020
Gajah di Riau dalam Rimba Konsesi

Gajah di Riau dalam Rimba Konsesi

October 27, 2020
Taman Kehati Belitung, Menjaga Bukit Peramun dari Kegiatan Tambang Timah

Taman Kehati Belitung, Menjaga Bukit Peramun dari Kegiatan Tambang Timah

October 26, 2020
BPDPKS: Industri Seksi, Tak Heran Sawit Terus Diserang

BPDPKS: Industri Seksi, Tak Heran Sawit Terus Diserang

October 26, 2020
Komisi Nasional UNESCO Ingatkan Amdal ‘Jurassic Park’ NTT

Komisi Nasional UNESCO Ingatkan Amdal ‘Jurassic Park’ NTT

October 26, 2020
Kisah Harmonis Ata Modo Berbagi Hasil Buruan dengan Komodo

Kisah Harmonis Ata Modo Berbagi Hasil Buruan dengan Komodo

October 26, 2020
Echo Green Dinilai Sejalan dengan Program Pemda

Echo Green Dinilai Sejalan dengan Program Pemda

October 25, 2020
Dulu Kumuh, Kini Saluran Irigasi Ini Bisa Panen Ikan 2 Ton

Dulu Kumuh, Kini Saluran Irigasi Ini Bisa Panen Ikan 2 Ton

October 25, 2020
Sunday, January 24, 2021
Berita Politik Hijau
No Result
View All Result
  • Indonesia News
  • World News
    • Africa
    • Asia
      • China
    • Canada
    • Europe
    • Latin America
    • Middle East
    • Russian Federation
    • United Kingdom
    • United States
  • National Security
    • Military
    • Politics
    • Terrorism
  • Business
    • Economy
  • Science
    • Technology
  • Culture
    • Art
    • Books & Literature
    • Food & Drink
    • Health
    • History
    • Movies & TV
    • Music
    • Religion
    • Travel
    • Women & Children
  • Environment
    • Climate Change
    • Wildlife
  • Sports
    • Auto Racing
    • Cycling
    • Football
    • Golf
    • Olympics
    • Tennis
    • Water Sports
  • Indonesia News
  • World News
    • Africa
    • Asia
      • China
    • Canada
    • Europe
    • Latin America
    • Middle East
    • Russian Federation
    • United Kingdom
    • United States
  • National Security
    • Military
    • Politics
    • Terrorism
  • Business
    • Economy
  • Science
    • Technology
  • Culture
    • Art
    • Books & Literature
    • Food & Drink
    • Health
    • History
    • Movies & TV
    • Music
    • Religion
    • Travel
    • Women & Children
  • Environment
    • Climate Change
    • Wildlife
  • Sports
    • Auto Racing
    • Cycling
    • Football
    • Golf
    • Olympics
    • Tennis
    • Water Sports
No Result
View All Result
Berita Politik Hijau
No Result
View All Result

KLHK Bawa 567 Kasus Pidana Lingkungan ke Pengadilan

July 4, 2019
in Asia, Climate Change, Environment, Featured, Indonesia News, News
0

Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86

Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86

Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86

Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86

Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86

Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Post Views: 41

 

Periode kedua pemerintahan Jokowi diperkirakan ada perubahan nomenklatur atau tata nama pada sejumlah kementerian. Biasanya, bongkar pasang nomenklatur terjadi pada kabinet yang baru terbentuk. Salah satu nomenklatur kementerian yang diprediski berubah adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Bagaimana susahnya pisah gabung kementerian? Dan apakah perubahan itu berdampak kepada kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan?

Penggabungan dua kementerian bukanlah pekerjaan mudah. Menguras banyak energi dan pikiran. Kepala P2SDM Kementerian LHK Helmy Basalamah mengatakan, saat menjadi Kepala Biro Perencanaan Kehutanan, hal paling merepotkan adalah harus menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kehutanan dan rencana Strategis (Renstra) Kehutanan. Begitu ada penggabungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Helmy harus mengantisipasi perubahan RPJMN dan perubahan Renstra LHK serta membenahi kelembagaan.

’’Anda bisa bayangkan Ibu Menteri (Siti Nurbaya, Red) masuk dan baru akhir Mei keluar eselon 1. Nah, saya di Biro Perencanaan itu berpikir, bagaimana Dipa harus keluar. Pada 1 Januari itu harus keluar. Orang-orang harus digaji. Sementara organisasinya belum ada (masih ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan). Sekjennya belum ada. Bironya belum ada. Bagaimana suasana saat itu. Bagaimana saya harus menyiapkan Dipa. Padahal Dipanya adalah Dipa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,’’ beber Helmy.

RelatedPosts

Padat Karya Tanam Mangrove KLHK Bantu Stimulus Ekonomi Bagi Petani di Siak

Hingga September 2020, realisasi perhutanan sosial baru mencapai 4,2 juta hectare

UU Cipta Kerja, KLHK klaim akan percepat akses perhutanan social

Wehea-Kelay Dinilai Sukses Terapkan Konservasi Lintas Batas, Apa Itu?

KLHK Sosialisasikan Mekanisme dan Kriteria Hijau Proper Tahun 2020

Akhirnya atas arahan Menteri LHK Siti Nurbaya, Helmy diminta membuat pelaksana tugas. Ada pelaksana tugas si a, si b, dan si c. Kemudian Helmy ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

’’Kalau di situ ada 13 eselon 1 pasti masing-masing ada sekretarisnya. Begitu selesai kelembagaannya, kami ke Kementerian Keuangan. Diproseslah di sana. Pertama susah sekali. Tapi alhamdulillah akhirnya berhasil dengan berbagai dinamikanya kami dapat alokasi, meski pejabatnya belum ada dan masih ada dua kementerian. Jadi itulah enaknya seorang Menteri berlatar belakang birokrat. Bisa ngasih arahan,’’ papar Helmy.

Penegakan Hukum 

Saat kementerian ini digabung, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri LHK Siti Nurbaya juga mempunyai kebijakan untuk menyiapkan lembaga atau organisasi. Siti membuat unit spesialis. Namanya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum atau Gakkum.

Dulu penegakan hukum setingkat direktorat di bawah Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Sekarang Ditjen sendiri. Ini tidak ada di tempat lain. Yang mengurus sumber daya alam ada di banyak kementerian. Ada KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), ESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral), Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Mereka tidak ada Ditjen Penegakan Hukumnya. Padahal potensi di sumber daya alam sangat besar. Jika tidak dikelola baik akan menimbulkan kerugian negara sangat besar.

Dirjen Penegakan Hukum, Kementerian LHK, Rasio Ridho Sani mengatakan, langkah Menteri LHK Siti Nurbaya membuat Ditjen Penegakan Hukum merupakan langkah strategis. Salah satunya, mengatasi kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan. Kalau ini dibiarkan akan menimbulkan bencana ekologis dan perubahan iklim. Kalau musim hujan terjadi banjir dan longsor. Musim kemarau kekeringan. Selain itu menimbulkan kerugian negara yang sangat besar.

’’Dalam satu kasus saja kerugiannya sampai miliaran rupiah. Belum kasus-kasus lain di Lingkungan dan Kehutanan. Jika ini terjadi, ujung-ujungnya kewibawaan negara akan terganggu,’’ kata Rasio.

Rasio menjelaskasn, terhitung sejak Mei 2015-Januari 2019, hasil penegakan hukum sudah sangat banyak. Pihaknya sudah membawa 567 kasus pidana lingkungan ke pengadilan. Hampir dua hari sekali kasus itu dia bawa. Itu baru pidana. Belum perdatanya.

’’Kami juga memberikan sanksi administratif kepada perusahaan-perusahaan yang tidak patuh. Ada 541 yang sudah kami berikan sanksi. Sanksinya bermacam-macam. Mulai kami berikan peringatan, perbaikan-perbaikan, hingga pencabutan izin,’’ ungkap Rasio.

Rasio menjelaskan, sebanyak 541 perusahaan yang disanksi ini data hingga akhir Desember 2018. Lalu ada 18 perusahaan yang dia gugat ke pengadilan dan ada 10 yang berkekuatan hukum tetap atau Inkracht di Mahkamah Agung (MA). Nilainya lebih dari Rp18,3 triliun. ’’Ini belum kasus kita yang menang di MA dengan pembayaran ganti rugi Rp1 triliun. Jumlah yang sangat besar. Langkah Bu Menteri ini sangat signifikan. Dan ini bersejarah. Mungkin ini terbesar. Namun kita punya tantangan di eksekusinya. Karena kami tidak punya orang yang mengeksekusi. Mengeksekusi itu dari pengadilan negeri,’’ kata dia.

Mengubah Nomenklatur

Pengamat Administrasi Negara Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah mengatakan, keberanian mengubah nomenklatur kementerian sangat diperlukan. Sebab, hal itu sangat memudahkan gerak program kerja kementerian.

’’Sangat pelu dipisah atau dirampingkan. Karena Presiden harus memperhitungkan tentang kabinet seperti apa yang akan menjalankan tugas ke depan. Ini untuk memberikan kemudahan pemantauan kerja dan anggaran yang diberikan,’’ katanya kepada INDOPOS, Selasa (2/7/2019).

Menurut Lina, ada dampak positif jika ada pemisahaan kementerian. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan lebih hemat. Tapi di sisi lain, perubahan nomenklatur juga membutuhkan biaya.

’’Dengan begitu, terjadi efisiensi dan efektivitas kinerja. Memang harus diingat, ketika nomenklatur diubah, pasti perlu biaya untuk mengganti kop, papan nama, dan banyak hal lain yang kami yakin tidak murah,’’ ujar Lina.

Lina menjelaskan, tugas kementerian maupun lembaga selama ini kerap tumpang tindih. Seperti persoalan pencemaran lingkungan dan pembalakan liar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Selain itu, soal pengembangan desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes). Kemudian menyangkut soal Aparatur Sipil Negara (ASN) antara Kemendagri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpa-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

’’Lebih baik dipisah, agar tidak tumpang tindih kerjanya. Lagi pula tugas yang dikerjakan berbeda-beda. Inilah yang harus perlu dikaji lagi agar semua tidak berantakan seperti yang sudah berjalan,’’ paparnya.

Kemudian, sambung Lina, pada awal pemerintahan 2014, Presiden Jokowi cukup memerhatikan mengenai pengelolaan birokrasi. Yakni melebur beberapa kementerian. Akan tetapi justru membuat tumpang tindih penanganan tugas.

Sementara itu, Pakar Administrasi Negara, Martani Huseini menuturkan, adanya nomenklatur kementerian oleh Presiden itu harus diimbangi dengan beban kerja yang akan dijalankan. Mengingat, penentuan pos anggaran harus disesuaikan. Karena wilayah kerja kementerian berada di seluruh tanah air.

’’Ini mesti bicara konten. Karena beban kerja menteri ini tak pernah terukur. Bertambah atau berkurang tidak menghitung beban kerja,’’ tuturnya.

Source :
Indopos
Tags: kasus pidana lingkunganKerusakan LingkunganKLHKpengadilan

Related Posts

Detik-detik Kepulangan 11 Orangutan ke Indonesia, Usai Diselamatkan dari Penyelundupan di Thailand dan Malaysia
Environment

Detik-detik Kepulangan 11 Orangutan ke Indonesia, Usai Diselamatkan dari Penyelundupan di Thailand dan Malaysia

December 19, 2020
Awasi Hutan, Taman Nasional Bali Barat Jajaki Pemanfaatan Teknologi AI
Environment

Awasi Hutan, Taman Nasional Bali Barat Jajaki Pemanfaatan Teknologi AI

October 27, 2020
Eksotika Kayan Miau Baru, Pariwisata Berbasis Lingkungan di Kaltim
Environment

Eksotika Kayan Miau Baru, Pariwisata Berbasis Lingkungan di Kaltim

October 27, 2020
Gerakan Penghijauan, Pjs Bupati Blitar Tanam Pohon di Gondomayit
Environment

Gerakan Penghijauan, Pjs Bupati Blitar Tanam Pohon di Gondomayit

October 27, 2020
Sederet Tempat Menakjubkan di Sulsel untuk Habiskan Waktu Libur Panjang
Environment

Sederet Tempat Menakjubkan di Sulsel untuk Habiskan Waktu Libur Panjang

October 27, 2020
Next Post
Warga keluhkan pencari suaka bikin lingkungan Kebon Sirih kumuh

Warga keluhkan pencari suaka bikin lingkungan Kebon Sirih kumuh

Translate


Notice: Undefined index: message in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/plugins/podcast-feed-player-widget/podcast-feed-player-widget.php on line 50


Notice: Undefined variable: channel in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/plugins/podcast-feed-player-widget/podcast-feed-player-widget.php on line 69
Our Latest Podcasts

  • No items

Popular Post

Detik-detik Kepulangan 11 Orangutan ke Indonesia, Usai Diselamatkan dari Penyelundupan di Thailand dan Malaysia
Environment

Detik-detik Kepulangan 11 Orangutan ke Indonesia, Usai Diselamatkan dari Penyelundupan di Thailand dan Malaysia

December 19, 2020
0

  Sebanyak 11 orangutan Sumatera (Pongo abelii) korban perdagangan satwa liar dari Thailand dan Malaysia dipulangkan ke Indonesia pada Kamis...

Read more
Sekawanan Harimau Indocina Langka Tertangkap Kamera

Sekawanan Harimau Indocina Langka Tertangkap Kamera

March 31, 2017
Kawasan Mangrove Teluk Kendari Jadi Objek Wisata

Kawasan Mangrove Teluk Kendari Jadi Objek Wisata

March 31, 2017
Lereng Gunung Welirang Krisis Air Bersih

Lereng Gunung Welirang Krisis Air Bersih

March 31, 2017
Reforma Agraria Solusi Ketimpangan Ekonomi Petani

Reforma Agraria Solusi Ketimpangan Ekonomi Petani

March 31, 2017
  • About Us
  • Terms and Conditions
  • Privacy
  • Disclaimer
  • Creative Commons
  • Contact Us

Topics

Follow Us

Tentang Kami

Beritapolitikhijau.com adalah bagian dari Berita Politik Hijau Media Group LLC, yang menyampaikan berita harian di seluruh dunia.

© 2011 Berita Politik Hijau

No Result
View All Result
  • Indonesia News
  • World News
    • Africa
    • Asia
      • China
    • Canada
    • Europe
    • Latin America
    • Middle East
    • Russian Federation
    • United Kingdom
    • United States
  • National Security
    • Military
    • Politics
    • Terrorism
  • Business
    • Economy
  • Science
    • Technology
  • Culture
    • Art
    • Books & Literature
    • Food & Drink
    • Health
    • History
    • Movies & TV
    • Music
    • Religion
    • Travel
    • Women & Children
  • Environment
    • Climate Change
    • Wildlife
  • Sports
    • Auto Racing
    • Cycling
    • Football
    • Golf
    • Olympics
    • Tennis
    • Water Sports

© 2011 Berita Politik Hijau