Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Setelah eksodus besar-besaran warga pendatang dari Wamena, Papua, benar-benar terjadi, masyarakat Indonesia terkejut dengan beredarnya selentingan bahwa kota itu akan diserbu warga pendatang lain. Rumor yang kadung tersebar di media sosial, para pendatang itu ditengarai akan menuntut balas atas aksi kekerasan yang menimpa saudara-saudara mereka. Namun, mereka mengklaim hanya akan mengincar para anggota OPM dan para simpatisannya saja.
Pemerintah Indonesia cepat tanggap atas isu meresahkan tersebut. Pelaksana Tugas Menteri Hukum dan HAM, Tjahjo Kumolo, menegaskan bahwa rumor mengenai persoalan antara warga lokal dengan warga pendatang di Wamena telah selesai. Dia mengatakan, secara prinsip kondisi stabilitas nasional maupun daerah di Wamena telah aman. “Saya kira isu soal warga pendatang sudah tidak ada,” ucap Tjahjo ketika ditanya para wartawan di Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, Senin (7/10/2019).
Dikatakan, setiap warga pendatang memiliki hak untuk tinggal dan mencari nafkah di berbagai daerah di Tanah Air. “Saya kira kalau toh warga mau kembali ke asalnya, akan ada beberapa gubernur yang memfasilitasi. Tidak ada masalah, silakan. Setiap warga negara punya hak untuk dia tinggal di mana mencari nafkah di mana saja, dari Sabang sampai Merauke.”
Sebagai tanda keseriusan pemerintah menjaga kondusivitas Kota Wamena, menurut Tjahjo, Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dan Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian, juga telah bertolak ke ibu kota Kabupaten Jayawijaya itu untuk memastikan stabilitas keamanan.
ISIS Terlibat?
Memang serangkaian kunjungan para petinggi negara di bidang keamanan cenderung mampu meredakan situasi di Kota Wamena. Namun, yang membuat gelisah publik, Polri menyebut bahwa ada potensi keterlibatan ISIS di rusuh Papua. Ini tentu membuat siapa pun mengernyitkan dahi. Jika benar, rusuh Papua berpotensi akan berkembang menjadi konflik SARA.
Sebagaimana diketahui, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, pernah melontarkan pernyataan bahwa Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri masih menyelidiki ada tidaknya kaitan kericuhan di Papua dan Papua Barat dengan kelompok teroris ISIS yang diduga berkembang di Papua. Mabes Polri menyebut ISIS sudah mengembangkan jaringannya di Papua sejak dua tahun lalu.
Menariknya, pernyataan tersebut diutarakan sehari sebelum pernyataan Tjahjo kepada pers, terkait Papua. “Keterlibatan ISIS dengan kerusuhan ini masih didalami,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (6/9/2019).
Keberadaan kelompok teroris ISIS diketahui setelah Densus 88 menangkap pelaku yang berencana melakukan aksi teror di Polres Manokwari pada 2017. ISIS yang berkembang di Papua, menurut Dedi, umumnya merupakan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD).
Densus menengarai organisasi ISIS aktif merekrut calon anggota di beberapa wilayah di Papua Barat dan Papua, di antaranya Manokwari, Fakfak, Merauke, dan Wamena. Dedi mengatakan, dari informasi intelijen, ISIS Papua melakukan teror dengan target anggota Polri.
“(ISIS) masih melakukan rekrutmen, kemudian penguasaan wilayah dan akan terus melakukan amaliyah dengan sasaran anggota polisi,” katanya. Saat ini, kata Dedi, Polri sedang fokus berupaya mengungkap dalang kerusuhan di Papua. “Yang jelas saat ini kami fokus mengungkap dalang kerusuhan dan melakukan pencegahan ke depannya.”
Belakangan Polri menyebut tokoh separatis Papua, Benny Wenda, sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Benny diduga menyebarkan konten hoaks dan provokasi di media sosial dan ke para petinggi negara-negara di kawasan Pasifik.
Namun, polisi tidak dapat melakukan penegakan hukum terhadap Benny karena ia bukan lagi warga negara Indonesia. Hingga saat ini polisi telah menetapkan 57 tersangka dalam aksi anarkis di Papua. Sementara itu, di Papua Barat, 21 orang ditetapkan sebagai tersangka kericuhan.
Sementara itu, Jakarta sendiri mengklaim telah mengendalikan sepenuhnya situasi di Papua. Ditegaskan oleh Tjahjo Kumolo, aktivitas tata kelola pemerintahan di Wamena untuk sementara dipusatkan di Kantor Komando Distrik Militer (Kodim) Jayawijaya. Aktivitas telah berjalan kendati belum maksimal. Perputaran roda ekonomi di wilayah tersebut juga masih terus dipulihkan. Tjahjo menyebut proses pemulihan ekonomi di Wamena akan dikerjakan secara bertahap.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan dana sebesar Rp 70 miliar sebagai dana pemulihan dan rehabilitasi kota tersebut. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menuturkan bahwa pihaknya akan segera melakukan perbaikan gedung yang rusak akibat kerusuhan di Bumi Cenderawasih.
“Tugas saya memperbaiki fasilitas-fasilitas umum yang rusak. Kapolri dan Panglima TNI juga sudah ke sana,” kata Basuki di sela-sela acara The 3rd World Irrigation Forum & The 70th International Executive Council Meeting di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Selasa (3/9/2019).
Dari prediksi Basuki, pemulihan bangunan di Papua tidak membutuhkan waktu yang lama. “Saya kira tidak seperti tsunami atau gempa bumi yang masif. Mudah-mudahan sebulan selesai,” ujarnya.
Dari inventarisasi yang telah dilakukan, ada tujuh bangunan yang mengalami kerusakan. Ketujuh bangunan itu di antaranya gedung Majelis Rakyat Papua (MRP), gedung PKK, gedung Telkomsel, Kantor Bea Cukai, dan beberapa bangunan negara lainnya.
Dari pernyataan itu publik menangkap bahwa Basuki seolah ingin mengatakan, anggaran kementeriannya hanya dialokasikan khusus bagi usaha perbaikan, bukan untuk keperluan lainnya. Seolah juga ingin mengutarakan bahwa jika ada usaha lain demi perbaikan Kota Wamena, termasuk penambahan daya dukung pengamanan ataupun bantuan sosial, bukan menjadi wilayah kementeriannya.
Yang menarik, dari instansi pemerintah, baru Kementerian PUPR saja yang berani menaksir nilai anggaran pemulihan di kota tersebut
