Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menerima penghargaan sebagai pahlawan konservasi global atau “global conservation hero” yang diberikan oleh “Conservation international (CI)” di Milk Studios, Kota Los Angeles, California, Amerika Serikat.
Siaran pers diterima ANTARA, Selasa, menyebutkan penghargaan diberikan setelah Gubernur Dominggu dinilai berkomitmen kuat untuk melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan serta melestarikan lingkungan hidup di Provinsi Papua Barat.
“Penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan dunia internasional atas upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menjaga hutan, laut serta menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat asli Papua Barat dengan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan serta ramah lingkungan,” ujar Gubernur Dominggus dalam siaran pers tersebut.
Salah satu hal bersejarah pada masa pemerintahan Gubernur Dominggus adalah penerbitan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat yang telah disahkan DPRD Papua Barat tanggal 20 Maret 2019 lalu.
Perda yang juga dikenal dengan nama “Perdasus Provinsi Konservasi” ini, merupakan yang pertama di Indonesia dan bahkan di dunia untuk tingkat provinsi.
Di dalam Perdasus Provinsi Konservasi itu dinyatakan bahwa Papua Barat menetapkan minimal 50 persen dari wilayah lautnya sebagai kawasan konservasi perairan dengan 20 persen di antaranya masuk dalam zona larangan tangkap (no take zone), memperketat berbagai perizinan untuk perkebunan skala besar, secara eksplisit menyebutkan kebutuhan mengembangkan ekonomi hijau, memperbesar akses pemanfaatan dan bagi hasil sumberdaya alam untuk masyarakat adat.
CEO CI Dr M Sanjayan mengungkapkan bahwa dengan komitmen kuat dari Gubernur Dominggus dan seluruh jajaran pemerintahan Papua Barat serta masyarakatnya, maka diharapkan sekurangnya 70 persen lahan di sana akan dilindungi untuk masa depan.
Harapan itu untuk memastikan komitmen para pemimpin daerah di Papua Barat yang dituangkan dalam “Aspirasi Teminabuan” pada 30 April 2019.
Di dalam dokumen tersebut, Gubernur beserta seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Papua Barat sepakat melindungi 70 persen luas daratan Papua Barat untuk kepentingan pelestarian ekosistem penting.
Papua Barat memang dikenal salah satu pusat keanekaragaman hayati tertinggi di bumi, yang berada di jantung segitiga terumbu karang dunia (world coral triangle). Sekitar 75% dari seluruh spesies karang keras (hard coral) dunia ditemukan di perairan Papua Barat., lebih dari 1.000 jenis ikan karang dan 700 jenis moluska.
Oleh karena itu, sejak 15 tahun lalu CI Indonesia dan berbagai organisasi konservasi alam aktif membantu pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk melindungi perairan di provinsi ini.
Sampai awal tahun 2019, Papua Barat memilii 4,6 juta ha Kawasan Konservasi Perairan (Marine Protected Area) atau lebih dari 25% target luas MPA nasional pada tahun 2020.
Sedangkan di darat, hampir 90% wilayah Papua Barat masih merupakan kawasan hutan dan pemerintah daerah telah berkomitmen untuk mempertahankan setidaknya 70% kawasan hutan mereka yang terdiri dari ekosistem penting seperti lahan basah, mangrove, dan hutan dataran rendah yang kaya nutrisi, keanekaragaman hayati, produk non-kayu, dan fungsi-fungsi perlindungan alam untuk kesejahteraan kehidupan masayarakat provinsi tersebut.
