Bertepatan dengan perayaan Hari Jadi ke 61 Provinsi Bali, Forum Komunikasi Penggiat Lingkungan Bali menyambangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, Rabu (14/8/2019).
Dalam kunjungannya ke Gedung Dewan itu mereka diterima di Ruang Badan Legislasi (Baleg) oleh Ketua Komisi IV DPRD BaliNyoman Parta.
Forum Komunikasi Penggiat Lingkungan Bali ini terdiri dari 14 komunitas, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak.
Berbagai komunitas itu diantaranya Trash Hero Indonesia, Bersih-Bersih Bali, Trash Warrior, Satya Pertiwi Cagaan, Komunitas Tol-Tol, Bhakti Ring Pertiwi (B-Riper) dan Griya Luhu.
Selain itu juga ada Karang Taruna Eka Wira Bhakti Bedulu (BADAULU), Forum Peduli Lingkungan Cemenggaon, Resik Bali, Jumantik Cilik, Relawan Lingkungan Cilik, Kompling Ketewel serta Forum Peduli Lingkungan Puaya.
Salah satu perwakilan Forum Komunikasi Penggiat Lingkungan Bali Wayan Aksara menuturkan, bahwa kehadirannya di Gedung DPRD Bali adalah untuk menyatakan sebuah sikap.
Berdasarkan pemantauan pihaknya di lapangan, saat ini masih perlu diambil beberapa langkah sebagai upaya dalam mengatasi sampah dari hulu sampai hilir.
“Bukan (hanya) fokus di hilir, tapi dari hulu ke hilir,” tuturnya saat ditemui awak media usai pertemuan berlangsung.
Ketua Trash Hero Indonesia ini menyadari, bahwa upaya mengatasi sampah dari hulu ke hilir sebenarnya sudah dilakukan, namun dengan melihat fakta di lapangan dirinya meminta agar hal tersebut semakin ditingkatkan.
Dalam upaya peningkatan itu, menurutnya, perlu ada langkah yang sinergis antara semua stakeholder yang terkait, baik dari pemerintah, pengusaha, komunitas, kampus, masyarakat adat, PKK, majelis agama dan adat, subak, organisasi kemasyarakatan, partai politik serta aparatur pemerintah yang paling bawah.
“Permasalahan sampah ini sebenarnya sudah darurat. Bali sudah darurat sampah. Ini sudah tidak bisa ditunda lagi, jadi kami menyatakan sikap dan untuk mengajak pemerintah lebih keraslah terutama bagaimana melakukan sosialisasi dan edukasi di masyarakatnya hulu,” tuturnya.
“Karena kita akan menyelesaikan masalah di hilir, tapi tetap utamanya adalah di hulu. Jadi dengan filosofi kecilkan keran lalu kita menutup sehingga kita tidak lama-lama mengepel,” jelasnya.
Oleh karena itu, dalam kunjungannya tersebut Forum Komunikasi Penggiat Lingkungan Bali menyampaikan sebanyak enam tuntutan.
Pertama mereka menuntut pemerintah lebih serius melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder terkait dalam menangani permasalahan sampah.
Kedua, agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, kabupaten dan kota sampai ke pemerintah tingkat desa dan desa adat membuat program dan menyusun anggaran untuk penanganan sampah dari hulu sampai ke hilir.
Mereka juga meminta pemerintah membuat tim sosialisasi yang bisa bertugas secara intensif dan berkesinambungan.
Kepada Desa Dinas dan Desa Adat, Forum Komunikasi Penggiat Lingkungan Bali meminta untuk segera membuat Peraturan Desa (Perdes) dan Pararem Adat tentang tata kelola kebersihan yang ramah lingkungan.
Untuk para pengusaha juga diminta terlibat aktif secara langsung dalam pengeluaran sampah melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
Terakhir, mereka menuntut lembaga pendidikan formal maupun non formal terlibat aktif dan langsung dalam penanggulangan sampah di Bali.
