Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/zau5zd45gt71/public_html/beritapolitikhijau.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Penegakan hukum atas pelanggar lingkungan hidup akan menjadi fokus utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung. Selain menambah intensitas pengawasan ke lapangan, DLHK Kota Bandung juga meningkatkan koordinasi dengan aparat kewilayahan.
“Seperti contoh misalnya untuk pencemaran air. Misalkan industri itu memiliki pengolah limbah, tetapi tidak dioperasikan terus, tetapi sekali-sekali. Jadi yang paling ditekankan sebetulnya adalah di pembinaan dan pengawasan. Lebih kontrol,” ujar Kepala DLHK Kota Bandung Kamalia Purbani, di Bandung, Jumat, 29 Maret 2019.
Pengawasan terhadap potensi pelanggaran lingkungan itu menjadi fokus awal Kamalia yang baru menjabat kepala DLHK Kota Bandung. Poin itu termasuk standar pelayanan minimum tentang tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait dampak lingkungan.
Kamalia menilai tindak lanjut pengaduan warga dan upaya antisipasi pelanggaran lingkungan menjadi poin penting. Sebab, semua aturan sudah ada. Tinggal bagaimana melakukan pembinaan, pengawasan, dan dilanjutkan dengan penegakan hukum.
Maka, bidang pembinaan dan pengawasan di DLHK Kota Bandung akan didorong responsif dalam menanggapi pengaduan masyarakat yang bisa diakses layanan luring maupun daring.
“Jadi lebih ke pemantauan lebih rutin terjadwal dengan baik, tetapi tentu saja peran kewilayahan yang sehari-hari melihat, karena kami belum punya semacam UPT atau kaki tangan di kewilayahan, jadi kita berkolaborasi,” tuturnya.
Karena DLHK Kota Bandung tidak memiliki kaki tangan di kewilayahan, peran serta kewilayahan menjadi sangat penting sebagai deteksi dini.
“Jadi jangan sampai sudah parah, baru bergerak. Jadi dalam waktu dekat kita akan berkolaborasi dengan semua kewilayahan, camat, lurah, bagaimana kita sama-sama concern terhadap pelanggaran terkait lingkungan, sehingga jangan sampai dulu nunggu komplain, tetapi sudah berjejaring dengan lurah dan camat,” katanya.
