Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membentuk unit organisasi non-Eselon untuk melaksanakan fungsi pengelolaan dana lingkungan hidup bernama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.
Melansir dalam PMK No.137/ PMK.01/2019, Minggu (6/10), badan ini berada di bawah naungan Menteri Keuangan (Menkeu) lewat Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan.
Ini juga diharapkan bisa mengoptimalkan proses pengelolaan dana lingkungan hidup, termasuk dana reboisasi, juga menjamin program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Meski badan tersebut berada dalam naungan Kemenkeu, pengelolaan dana bergulir yang berasal dari dana reboisasi tetap dilaksanakan oleh unit yang melaksanakan fungsi pembiayaan di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga nantinya ada penetapan berita acara antara Menkeu dan KLHK.
Berita acara yang dimaksud nantinya ditetapkan setelah melalui proses audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang pengelolaan dana bergulir dari dana reboisasi.
Sementara itu, kebijakan teknis dan dokumen perjanjian di bidang pembiayaan pembangunan hutan yang telah ada, tetap akan berlaku. Ketentuannya adalah selama tidak bertentangan dengan PMK ini dan memang belum diganti paling lambat 1 tahun setelah PMK ini disahkan.
Lalu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup harus memiliki tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dalam lingkungan mereka, juga instansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan adanya susunan peta bisnis proses.
Badan ini juga nantinya akan dipimpin oleh Direktur Utama dan jajaran kelengkapannya. Tugas utama Direktur Utama adalah melakukan pengendalian dan pengelolaan risiko.
