Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro memastikan pemindahan ibu kota ke Kalimantan tak akan mengurangi luas hutan lindung di kawasan tersebut.
“Pemindahan ibu kota ini tidak akan mengganggu luas hutan lindung. Saya memahami banyak lahan kelapa sawit dan hutan,” ucap Bambang, Rabu (10/7).
Bahkan, kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan harus ada revitalisasi hutan di Bukit Soeharto, Kalimantan Timur. Kawasan itu merupakan salah satu calon ibu kota baru yang sedang dibidik pemerintah.
“Waktu Pak Presiden mengunjungi Bukit Soeharto, banyak sisi yang terlihat tidak terlihat lagi hutannya. Presiden bilang harus revitalisasi,” ungkap Bambang.
Ia mengatakan pemerintah akan merancang ibu kota baru dengan konsep ‘green city’. Bambang mencontohkan Canberra dan Washington DC, ibu kota Australia dan Amerika Serikat (AS) yang dibangun khusus dengan mengedepankan kenyamanan untuk masyarakat.
“Kalimantan yang lebih dekat dengan forest city dan energinya harus terbarukan. Saya sudah ke Washington DC dan Canberra, ibu kota nyaman dan ideal,” kata dia.
Oleh karena itu, Bambang menyebut proses perencanaannya tak bisa terburu-buru dan harus matang. Pemerintah merancang agar seluruh hunian di ibu kota baru tersebut tak ada rumah yang menggunakan sumur untuk menjadi sumber air.
“Tempat tinggal nanti harus terkoneksi dengan jaringan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Jadi ketersediaan air tidak bermasalah dan semua orang bisa menikmati air yang berkualitas,” pungkas Bambang.
Pemerintah akan mengumumkan lokasi ibu kota baru tahun ini. Selain Bukit Soeharto, kandidat lainnya adalah Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.
Kemudian, tahun depan akan dilakukan persiapan untuk semua rancangan infrastruktur dasar. Bambang menargetkan proses peletakan batu pertama (groundbreaking) bisa direalisasikan pada 2021 mendatang.
