Walhi Tuding Hakim Sorta Ria Neva Langgar Kode Etik, MA Nyatakan Tidak Terbukti

Foto: facebook.com/sortaria.nevada

 

Riauterkini — PEKANBARU – Tudingan pihak Organisasi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Riau, yang menuding hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Sorta Ria Neva. Melakukan pelanggaran kode etik hakim yang meliputi tidak berprilaku adil, tidak berprilaku arif dan bijaksana, tidak berprilaku rendah hati dan melakukan penyimpangan fundamental terkait fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam putusan perkara. Dinyatakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (MA) RI tidak terbukti.

Hal itu tertuang dalam Surat Keterangan no 548/BP/KP.02.1/12/2017 yang diterima pihak PN Pekanbaru pada Rabu (3/1/18) siang. Pada laporan organisasi Walhi. Penanganan perkara oleh hakim Sorta Ria Neva pada perkara Praperadilan Nomor: 17/Pid.Pra/2016/PN.Pbr, antara Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melawan Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Riau, pada November 2016 lalu, terkait penerbitan SP3 terhadap 15 perusahaan pelaku Karhutla yang dinilai Walhi melakukan pelanggaran kode etik.

Atas laporan tersebut, Badan Pengawasan MA RI, melakukan pemeriksaan pemeriksaan baik terhadap pelapor maupun pelapor.  Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan MA RI yang dikepalai Groho Setiadji, menyatakan pelanggaran kode etik oleh hakim Sorta Ria Neva tidak terbukti.

Kepada riauterkini.com, hakim Sorta Ria Neva mengatakan jika prilaku dirinya dalam memberikan pertimbangan pertimbangan pada persidangan sudah semaksimalnya. Namun, jika ada pihak pihak lain (pelapor) menilai pertimbangan tersebut tidaklah berprilaku adil, maka itu pihak pihak tersebut menanggapi hasil putusan. “Hakim yang ditunjuk dalam menangani perkara lingkungan hidup merupakan hakim yang telah memiliki sertifikasi Lingkungan Hidup,” kata Sorta.

Sebelumnya, Yayasan Walhi, melalui Manager Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional WALHI, Even Sembiring dan Riko Kurniawan, Direktur WALHI Riau meminta kepada Ketua PN Pekanbaru untuk mengganti Sorta Ria Neva sebagai hakim yang menangani perkara praperadilan antara Walhi (Pemohon) melawan Polda Riau selaku Termohon atas penerbitan SP3 terhadap perusahaan pelaku Karhutla. Karena Walhi menilai, hakim Sorta tidak berprilaku adil, tidak berprilaku arif dan bijaksana, tidak berprilaku rendah hati dan melakukan penyimpangan fundamental terkait fakta hukum.

 

 

Source :

RiauTerkini

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


five − 4 =