Pembangunan Rendah Karbon untuk Mengerem Laju Perubahan Iklim

Foto : L Darmawan/Mongabay Indonesia

 

Penanganan perubahan iklim secara tepat justru mampu mendatangkan keuntungan ekonomi. Tidak hanya mampu mengerem laju perubahan iklim itu sendiri, tetapi juga bisa menciptakan lapangan kerja dan penyediaan kesehatan yang lebih baik.

Jika pembangunan dilakukan dengan transisi ke arah pembangunan rendah karbon, maka dampak langsung keuntungan secara finansial bisa mencapai 26 triliun USD dibandingkan bisnis yang dilakukan seperti selama ini (business as usual).

Demikian salah satu poin laporan terbaru dari Komisi Global tentang Ekonomi dan Iklim, The Global Commission on the Economy and Climate(GCEC). Laporan setebal 208 halaman itu telah diunggah di situs resmi mereka.

Nicholas Stern, Ketua GCEC, mempresentasikan isi laporan itu saat menjadi salah satu pembicara di Konferensi Pembangunan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau di Nusa Dua, Bali pada Kamis, 11 Oktober 2018. Konferensi itu diadakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), sebagai bagian dari pertemuan tahunan Lembaga Keuangan Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Bali pada 8-14 Oktober 2018.

Seminar ini menjadi wadah bagi pembicara dan peserta tingkat tinggi untuk berbagi pengetahuan tentang pembangunan ekonomi hijau. Mereka juga membahas model bisnis yang mengedepankan pembangunan inklusif, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Topik lain adalah tentang upaya memastikan pengelolaan dan restorasi sumber daya alam dalam ekosistem yang berjalan dengan baik bisa menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Sejumlah pejabat tinggi hadir dalam seminar pembangunan rendah karbon di Nusa Dua Bali pada Kamis (11/10/2018). Foto : Humas Bappenas/Mongabay Indonesia

“Saat ini dunia sedang memiliki peluang berharga untuk beralih ke arah pertumbuhan yang lebih baik dan berkelanjutan,” kata Stern.

Peluang itu, menurut Stern, didorong empat hal yaitu inovasi, investasi berkelanjutan dan bernilai tinggi, sumber daya produktivitas lebih banyak, dan potensi peran sektor swasta. Arah pertumbuhan baru itu, lanjutnya, akan menciptakan produktivitas lebih tinggi, ekonomi yang lebih tahan banting, dan inklusi sosial lebih besar.

“Dia bisa menjadi landasan dari pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Juga membawa kita pada tujuan pembangunan berkelanjutan sekaligus mengurangi tekanan besar pada kondisi global, termasuk akibat perubahan iklim,” ujarnya.

Laporan GCEC melalui inisiatif The New Climate Economy (NCE) berjudul Unlocking Growth itu menyodorkan empat aksi tegas. Pertama, pengenaan harga karbon dan kewajiban membuka diri pada investasi terkait iklim. Kedua, mempercepat investasi di infrastruktur berkelanjutan, didukung oleh strategi dan program jelas baik di tingkat nasional maupun lokal.

Ketiga, memanfaatkan kekuatan sektor swasta, termasuk memberikan kesempatan untuk berinovasi dan meningkatkan transparansi rantai pasokan. Keempat, memastikan pendekatan berpusat pada masyarakat (people-centred) untuk menjamin kesetaraan.

Perubahan iklim dipengaruhi oleh penggunaan energi fosil. Source: eco.business.com

Khusus untuk Indonesia, Stern menyarankan agar strategi pertumbuhan inklusif bersandarkan pada dua pondasi utama yaitu inovasi dan keberlanjutan. Panduan keberlanjutan tersebut adalah transisi ke arah pembangunan rendah karbon; menciptakan kota di mana warganya bisa bergerak, bernapas, dan produktif; produktivitas modal dan sumber daya; memperkaya, bukan merusak, hutan dan tanah; serta investasi pada sumber daya manusia dan memperkuat komunitas.

“Salah satu hal mendesak yang perlu dilakukan di Indonesia adalah transportasi publik karena itu lebih rendah karbon daripada transportasi pribadi,” ujarnya.

Dua Contoh Aksi

Pemerintah Indonesia sendiri telah berupaya keras mewujudkan perencanaan pembangunan rendah karbon atau Low Carbon Development Indonesia (LCDI). Target ini pertama kali digagas dalam Konferensi Perubahan Iklim ke-23 (COP 23) di Bonn, Jerman pada 2017 lalu.

“Sudah saatnya Indonesia menjalankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam pembukaan seminar.

Menurut Bambang Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk menjadi yang terdepan dalam pembangunan berkelanjutan dengan menginisiasi LCDI dan bersiap untuk mengimplementasikan mekanisme green financing.

Tingginya tingkat deforestasi dan degradasi lahan serta polusi udara dari kebakaran lahan gambut dan bahan bakar minyak akan berdampak negatif bagi produktivitas dan kualitas kehidupan kita. Faktor-faktor ini membuat pentingnya LCDI bagi masa depan Indonesia menjadi tidak diragukan.

Sejumlah petani beraktivitas di sekitar pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Dieng Banjarnegara Jawa Tengah. Sejauh ini PLTP aman dan ramah lingkungan. Foto : L Darmawan/Mongabay Indonesia

Untuk menunjukkan komitmen dalam menerapkan LCDI Kementerian PPN/Bappenas akan mengarusutamakan laporan LCDI tentang pembangunan rendah karbon ke dalam kerangka kerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. “Hal itu membuat rencana pembangunan tersebut adalah RPJMN pertama yang mengusung rendah karbon dalam sepanjang sejarah Indonesia,” ujar Menteri Bambang.

Hingga saat ini, terdapat dua proyek contoh implementasi awal LCDI. Pertama, proyek Pendanaan Perubahan Iklim Indonesia (ICCTF) di Jawa Tengah. Proyek ini memadukan aksi penanganan perubahan iklim dengan pendapatan melalui biodigester yang memproduksi bioslurry dan kompos. Selain itu, proyek ini mampu juga meningkatkan kualitas tanah dan ekosistem untuk merestorasi bekas lahan pertambangan.

Biogas dari biodigester juga digunakan untuk menyediakan energi ke rumah tangga masyarakat sekitar. Inisiatif kecil ini telah mendatangkan pendapatan tambahan bagi warga sekitar dan menekan pengeluaran mereka sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca.

Contoh kedua penerapan LCDI adalah penandatanganan komitmen provinsi berkelanjutan oleh pemerintah Papua Barat yang dilaksanakan pada Konferensi Internasional tentang Biodiversitas, Ekowisata, dan Ekonomi Kreatif di Manokwari, Papua Barat, akhir pekan lalu.

Komitmen ini mencerminkan semangat LCDI dan menandakan awal kesuksesan untuk memulai upaya pembangunan rendah karbon. Alasannya, hutan Indonesia berkontribusi bagi emisi karbon di ekonomi negara. Sebagai salah satu provinsi dengan hutan yang masih lebat, Papua Barat masih menyimpan jumlah karbon yang luar biasa.

Kompor dengan bahan bakar biogas dengan bahan baku sisa pangan yang dikelola oleh KSM Adipati Mersi di Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas. Foto : L Darmawan

Inovasi Hijau

Pendanaan bagi program-program pembangunan berorietansi lingkungan (green financing), seperti kota hijau dan energi terbarukan, juga menjadi faktor penting dalam pembangunan rendah karbon. Ada beberapa contoh proyek hijau yang bisa didanai perbankan untuk menghasilkan pembangunan berkelanjutan dengan keuntungan finansial menjanjikan.

Proyek tersebut meliputi proyek energi geothermal yang didanai anggaran pemerintah, Bank Dunia, dan hibah dari beberapa donor. Selain itu, restorasi lahan bekas kebakaran gambut juga digalakkan oleh Badan restorasi Gambut. Sukuk hijau juga diharapkan mampu mendanai pengelolaan limbah, transportasi berkelanjutan, pertanian berkelanjutan, dan lainnya.

Frank Rijsberman, Direktur Utama Global Green Growth Institute, menyatakan perlunya kolaborasi dari berbagai institusi, pemimpin global, dan sektor swasta yang berkomitmen pada pertumbuhan hijau. “Hal ini tentu akan membawa perubahan signifikan yang sangat dibutuhkan Indonesia untuk masa depan yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih sejahtera,” ujarnya.

“Untuk itu, pendanaan swasta membutuhkan dukungan kerangka kebijakan untuk meminimalkan risiko investasi dalam proyek inovasi hijau,” lanjutnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


3 × 5 =